Bupati/Walikota Diajak Perluas Kepesertaan BPJS Ketenegakerjaan

Foto : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Gde Putu Aryadi menegaskan perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan ini penting, mengingat manfaatnya yang besar dalam membantu meringankan pekerja dan keluarganya di saat tertimpa musibah atau kecelakaan kerja (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Pemerintah provinsi NTB mengajak para bupati/walikota bersama seluruh badan usaha dan perusahaan swasta untuk terus memperluas jangkauan pemberian perlindungan sosial ketenegakerjaan atau BPJAMSOSTEK kepada pekerja pemerintah non ASN, seluruh peserta pada badan usaha swasta/privat sektor dan juga pekerja rentan seperti petani, nelayan, peternak, buruh bangunan, pedagang asongan dan seluruh pekerja informal/bukan penerima upah lainnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Gde Putu Aryadi menegaskan perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan ini penting, mengingat  manfaatnya yang besar dalam membantu meringankan pekerja dan keluarganya di saat tertimpa musibah atau kecelakaan kerja.

“Dengan menyisihkan sedikit anggaran untuk Jamsostek, maka akan menyelamatkan banyak jiwa. Ketika tulang punggung atau pekerja bermasalah, maka dengan Jamsostek, kehidupan keluarga dan kelanjutan pendidikan anak anaknya bisa dijamin dari santunan yang disediakan di BPJamsostek,” ujar Gde saat membuka dan memberi paparan pada rapat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Dapoer Sasak Jalan Udayana Mataram, Jumat 3 Desember 2021 lalu

Ia menjelaskan sebagai bentuk keberpihakan kepada buruh dan pekerja, maka Pemerintah Provinsi NTB sejak tahun 2020 telah mengeluarkan Pergub 51 tahun 2020 tentang kewajiban kepesertaan Jamsostek bagi seluruh pekerja, termasuk pegawai non ASN dan peserta program pemagangan.

Selain itu, juga telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran, menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi program perlindungan atau pemberian Jamsostek bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja rentan seperti petani, nelayan, pedagang, peternak dan buruh.

“Terkait komitmen ini, Gubernur NTB meminta kepada seluruh perusahaan atau badan usaha untuk menyisihkan sebagian alokasi CSR nya untuk perlindungan sosial bagi pekerja rentan,” papar Gde dihadapan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri dihadiri seluruh anggota, komite dan puluhan pengurus serikat pekerja se-NTB.

“Hasilnya, kini seluruh pegawai non ASN dilingkungan kerja Pemerintah Provinsi NTB sudah 100% terlindungi BPJS ketenagakerjaan. Juga Pegawai non ASN di Kabupaten Sumbawa, sudah 100%,” sambungnya

Demikian juga untuk pekerja rentan, sebagian badan usaha swasta, sudah mulai mengarahkan CSR nya untuk melindungi pekerja rentan.

“Seperti yang dilakukan oleh PT. Bank NTB syari’ah, yang memberikan perlindungan kepada 14 ribu pekerja rentan, kami sampaikan apresiasi yang tinggi,” kata Gde menambahkan (red)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here