Masih Banyak PR, Dinas Kesehatan dan DPMD Loteng Harus Berbenah

Foto : Ketua LSM Gapura NTB Adipati (MetroNTB/Ist)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Ketua LSM Gapura NTB Adipati mengapresiasi pelantikan Sembilan (9) kepala dinas dan 20 pejabat eselon II Lingkup Pemkab Lombok Tengah.

“Sudah cukup lama kepala OPD di Lombok Tengah lowong. Setelah melalui tahapan proses pansel dan seleksi yang ketat akhirnya kursi OPD sekarang sudah terisi,” ungkapnya kepada MetroNTB.com, Jum’at 26 November 2021

Pria gondrong itu menilai para pejabat yang sudah dilantik merupakan orang-orang yang dianggap mampu mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Lombok Tengan yang lebih baik.

Adipati menyoroti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Kesehatan. “Duan dinas ini sangat riskan dan banyak sekali yang harus dibenahi,” tegasnya

Ia menjelaskan di Dinas DPMD, ada beberapa pekerjaan berat yang harus dituntaskan di antaranya meningkatkan kemampuan administrasi perangkat dan kepala desa terkait pengelolaan keuangan Dana Desa.

“Ini sangat riskan dilaporkan masyarakat dan beresiko masuk penjara,” katanya

Selain itu, Kadis DPMD tahun ini segera mewujudkan lima belas desa persiapan  menjadi desa depinitif di bulan Desember,

Kemudian yang menjadi tugas berat lainya, di tahun depan 2022 mendatang apabila lima belas desa tersebut depinif, maka akan melangsungkan pemilihan kepala desa serentak.

“Berdasarkan informasi anggaran untuk itu sudah masuk di APBD murni tahun depan,” ungkap Adipati

Selanjutnya Dinas Kesehatan juga mempunyai tugas berat sebagai orang baru di Lombok Tengah.

“Ada beberapa PR yang harus diselesaikan, terkait peningkatan pelayanan tenaga medis terhadap pasien, baik itu di RS maupun Puskesmas. Itu harus segera dievaluasi,” pintanya

Tidak hanya itu, sarana dan prasarana medis di RS maupun di Puskesmas juga perlu untuk dibenahi. Berdasarkan data yang diperoleh sarana prasarana ini masih belum memadai

“Berdasarkan data yang kami peroleh sarana medis ini jauh dari kata memadai, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal dengan alasan keterbatasan alat,” sebut Adipati

Pembangunan Puskesmas Batu Jangkih dan Batu Nyale yang diduga asal-asalan dan tidak beres pengerjaannya dan  berujung laporan ke kejaksaan. Ini juga penting untuk dievaluasi.

“Menjamurnya tenaga honorer medis setiap tahun di lingkup Dikes harus dievaluasi supaya tidak menjadi beban ABPD,” tandasnya

Ia berharap, semua pejabat yang sudah dilantik supaya bisa bekerja dengan baik dan benar

“LSM Gapura NTB bersama Forum LSM/NGO akan terus memantau dan siap bekerjasama untuk kemajuan daerah. Apabila tidak bekerja dengan baik, maka kami akan meminta Bupati mencopotnya dari jabatan,” ancamnya (Zan/Mn)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here