Gandeng Laskar Sasak, Anggota DPD TGH Ibnu Halil Sosialisasi Empat Pilar

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Ibnu Halil menggandeng Laskar Sasak melaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, bertempat di dusun Peresak Suradadi Kecamatan Terara Lombok Timur, 18 November 2021
Foto : Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Ibnu Halil menggandeng Laskar Sasak melaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, bertempat di dusun Peresak Suradadi Kecamatan Terara Lombok Timur, 18 November 2021 (MetroNTB/Ist)

Lombok Timur, MetroNTB.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Ibnu Halil menggandeng Laskar Sasak melaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, bertempat di dusun Peresak Suradadi Kecamatan Terara Lombok Timur, 18 November 2021

Mengawali penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa setiap anggota DPD sekaligus sebagai anggota MPR RI berkewajiban untuk mensosialisasikan empat pilar MPRI.

“Tiang (saya) sebagai anggota DPD sekaligus dilantik menjadi anggota MPR berkewajiban mensosialisasikan empat pilar berdasarkan undang-undang No 14 tahun 2014, kemudian undang-undang No 42 tahun 2014 tentang MD3,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima MetroNTB.com

Tuan Guru Ibnu Halil menjelaskan bahwa salah satu mandat undang-undang tersebut, anggota DPD berkewajiban melakukan sosialisasi empat pilar.

“Ini salah satu kewajiban saya sebagai anggota MPR terus mensosialisasikan empat pilar ini. Walaupun kita sering mendengar, mengkaji, terus kita sosialisasikan karena kita tidak akan lepas dari tantangan, baik tantangan eksternal maupun interen kita, karena itu kita diwajibkan untuk terus turun ke masyarakat,” tuturnya

Empat pilar itu sebagaimana diketahui bersama yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara

“Untuk menghadapi tantangan, kita diwajibkan turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi empat pilar semboyang negara. Kenapa kita perlu kita pertahankan? Karena Pancasila ini hasil kesepakatan pendiri bangsa,” kata Tuan Guru Halil

“Kita bahas Pancasila sebagai ideologi negara, karena itu sudah menjadi konsesus atau kesepakatan para pendiri bangsa. Dan itu memang kita baca, kita kaji, kita dengar melalui proses yang sangat panjang,” sambungnya.

Tuan Guru Halil menerangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 baik tokoh agama maupun tokoh nasionalis sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

“Ini yang harus kita pertahankan. Tantangan kita terus muncul baik eksternal maupun interen kita. Kayak dulu di awal-awal pandemi, ada inisiatif dari DPR RI ingin meloloskan rancangan Undang-undang Ideologi Haluan Pancasila, tapi kita kaji ternyata RUU tersebut tidak mencantumkan Tap MPRS No 25 Tahun 1966, itu ada potensi melegalkan ajaran komunis, maka kita tidak boleh dibiarkan dan isi fungsi kita. Karena kita nilai akan merubah Pancasila yang menjadi konsensus para pendiri bangsa. Alhamdulillah kita sepakat menolak,” ulasnya

“Saat ini saya ditugaskan pimpinan masuk kelompok 21 MPR RI, ada rencana kita amandemen ke lima berdasarkan hasil sidang Paripurna DPD memutuskan untuk amandemen kelima. Apa tujuannya? Kalok kita di DPD ingin memperkuat fungsi dan peran DPD RI karena ini hasil amanat reformasi harus ada negara ini cek in balance. Kalok di Amerika disebut Senator di situ lebih kuat daripada DPR,” kata Tuan Guru Halil

Kalau di Indonesia DPD lemah, peran dan fungsi dikurangi bahkan sangat di batasi walaupun secara aturan dan undang-undang tugas DPD RI adalah legeslasi, supervisi dan juga Bagedting.

“Tapi kita dilibatkan membahas saja nanti yang memutuskan DPR, jadi kita tidak dilibatkan. Ini yang kita perjuangkan supaya ada betul-betul sebagai cek in balance. Mudah-mudahan itu berhasil, ini harapan kita bersama. Mudahan kehadiran DPD RI selalu bisa membawa aspirasi masyarakat,”

Sementara, Kepala Badan Intelijen Daerah Nusa Tenggara Barat (Kabinda NTB) Wahyudi Adi Siswanto memuji adat Sasak. Dalam adat Sasak terdapat nilai saling menghargai dan rendah hati.

“Adat Sasak perlu disuarakan secara nasional. Tidak usa muluk-muluk, sekarang kita bicara kasih sayang dan saling menghormati sudah degradasi. Di sini ada empat pilar. Pilar itu tiang, jangan dianggap empat pilar dianggap sama, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya simpulkan kita bicara Pancasila sudah cukup,” terangnya.

Wahyudi menjelaskan dalam Pancasila ada Bhineka Tunggal Ika, ada persatuan, NKRI dan UUD 1945 Sesungguhnya bicara Pancasila sudah cukup,” tegasnya (*)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here