BPJS Ketenagakerjaan NTB Bentuk Tim Kepatuhan

Kepala BPJAMSOSTEK NTB Adventus Edison Souhuwat
Foto : Kepala BPJAMSOSTEK NTB Adventus Edison Souhuwat (MetroNTB/Wildan)

Mataram, MetroNTB.com – Untuk mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK NTB membentuk Tim Kepatuhan.

“Jadi untuk percepatan Inpres Nomor 2 Tahun 2021, maka kami dari BPJS Ketenagakerjaan, membentuk tim kepatuhan, pengawasan dan kepatuhan. Dimana tim itu sendiri diketuai oleh Kejaksaan Negeri,” ujar Kepala BPJAMSOSTEK NTB Adventus Edison Souhuwat, kemarin

Wakilnya nanti Sekda dan Sekretarisnya pimpinan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk anggotanya dari beberapa OPD, tidak semua OPD, hanya beberapa seperti BKD, BPKAD, Biro Hukum, Dinas Tenaga Kerja dan dari PTSP sesuai dengan beberapa lembaga instansi yang diatur dalam Inpres tersebut.

“Baru hari ini tadi, kita dengan Kota Mataram, nanti tanggal 5 November dengan Pemkab Lombok Barat  Bara. Selanjutnya tanggal 8 dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara,” tutur Adventus

Ia menjelaskan kenapa harus bentuk tim? tim karena di dalam Inpres Nomor 2 itu memang diatur bahwa Kejagung berserta jajarannya diperintahkan untuk mengawal Inpres itu.

Di samping itu, kata Adventus turunan dari Inpres itu, keluar lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27.

“Itu jelas, di situ diatur bahwa pemerintah daerah agar menganggarkan iuran kepada pegawai non ASN pekerja rentan dan pekerja informal dalam APBD 2022,” terangnya

Oleh karena itu, pihaknya bentuk tim untuk memastikan kepada pemerintah daerah juga bahwa apa yang dilakukan itu, jelas sesuai aturan ada Permendagri 27, ada Inpres, sesuai aturan pemerintah demi apa? kesejahteraan masyarakat.

“inilah bukti negara hadir ditengah-tengah masyarakat gitu. Biar koordinasi dan komunikasinya baik, kita bentuk  tim tadi. Ini semua untuk kesejahteraan masyarakat pekerja,” tegas Adventus

Tim tugas pokoknya, melakukan koordinasi dan komunikasi guna percepatan perlindungan masyarakat pekerja sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat pekerja.

“Di situ nanti di dorong adanya kolaborasi dengan dengan pemerintah daerah,” ulasnya

Pemerintah daerah punya masyarakat pekerja, Dinas Pertanian, Dinas  Perikanan, dinas sosial, di situ lah ekosistem dari pada masing-masing OPD, itu dipastikan semua dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

“Jadi siapapun warga pekerja yang meninggal baik meninggal karena kecelakaan kerja atau meninggal biasa, karena sakit, semua dapat memanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan tidak menimbulkan angka kemiskinan baru, menekan, meminimalisir angka kemiskinan,” kata Adventus menambahkan (Man/De)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here