Pemda-Kejari Loteng Teken MoU Terkait Penggunaan Dana Covid-19

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pendampingan hukum dalam kegiatan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran pencegahan dan atau penanganan Covid-19, Selasa 12 Oktober 2021
Foto : Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pendampingan hukum dalam kegiatan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran pencegahan dan atau penanganan Covid-19, Selasa 12 Oktober 2021

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pendampingan hukum dalam kegiatan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran pencegahan dan atau penanganan Covid-19, Selasa 12 Oktober 2021

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri memberikan apresiasi kepada Kejari Lombok Tengah. Menurutnya sesuai dengan yang dipahami bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali.

Pathul berharap kepada semua kepala OPD dan Camat untuk kerjasama dalam rangka mendapatkan edukasi dari pihak Kejari

“Seringkali orang tersandung oleh batu kecil, maka sangat penting sebelum melakukan sesuatu penting juga untuk didiskusikan terlebih dahulu,” tuturnya

Pihaknya meyakini agenda yang dilaksanakan saat ini adalah bentuk sinergitas dan harmonisasi yang dibangun antara Pemda Lombok Tengah dengan pihak Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

“Ini akan terus kita tingkatkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan professional. Kegiatan ini semata-mata dalam rangka penegakan supremasi hukum, sehingga kedepan kita tidak tersandung oleh masalah-masalah kecil yang tidak kita pahami,” kata Pathul

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Fadil Regan mengatakan, memorandum of understanding (MoU) yang dibuat ini terkait dengan tugas dan fungsi kejaksaan sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 16 tahun 2004  yang mana di dalam tugas dan fungsinya kejaksaan harus berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan yang ada di daerah

“MoU ini sebenarnya setiap tahun harus tetap dilakukan perpanjangan sesuai dengan SOP yang ada pada kami,” terangnya

MoU antara Pemda Lombok Tengah dengan Kejaksaan sebenarnya sudah berakhir pada bulan September, namun untuk mensukseskan kegiatan yang sedang dilaksanakan maka MoU saat ini di perbaharui kembali

“Selain itu, tentunya tugas dan fungsi Kejaksaaan di bidang tata usaha Negara antara lain tugas bantuan hukum,” cetusnya

Diharapkan dalam tugas bantuan hukum ini kedepan ada komunikasi yang terus terjalin terutama terkait dengan penyelesaian LHP BPK, karena dari hasil komunikasi dengan BPK ada langkah-langkah yang harus dilakukan terutama dalam upaya pengembalian atau pemulihan keuangan negara

Tentunya dalam menyikapi pemulihan keuangan negara ini harus dibangun sinergitas sehingga kedepannya Pemda Lombok Tengah bisa meminta bantuan Kejaksaan dalam meminta bantuan dalam hal penanganan LHP BPK tersebut

“Di dalam pengaturan LHP BPK diberikan kesempatan selama 60 hari untuk dilakukan pengembalian, apabila tidak diindahkan maka BPK bisa melimpahkan penanganannya ke APH (aparat penegak hukum), tentunya hal itu jangan sampai terjadi sehingga saat ini kami melakukan MoU dengan Pemda Lombok Tengah,” ulasnya

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Pemda yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah untuk melakukan kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka penegakan hukum dan dalam rangka mendukung pembangunan di Lombok Tengah

“Saya harapkan kedepan ada MoU juga antara Pemda dengan BPKP sehingga semua pihak bisa bersinergi agar semua persoalan yang ada di lapangan bisa kita selesaikan dengan baik dan terukur,” kata Fadil menambahkan (Zan/Mn)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here