Dishub Loteng Tertibkan Ratusan PJU Ilegal

Kepala Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas Dinas Perhubungan Loteng Lalu Ardhyka mengungkapkan PJU di Loteng berjumlah sekitar 5800, akan tetapi masih banyak yang ditemukan ilegal yang setiap bulannya tagihan pembayarannya tetap masuk ke pemerintah daerah
Foto : Kepala Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas Dinas Perhubungan Loteng Lalu Ardhyka mengungkapkan PJU di Loteng berjumlah sekitar 5800, akan tetapi masih banyak yang ditemukan ilegal yang setiap bulannya tagihan pembayarannya tetap masuk ke pemerintah daerah (MetroNTB/Zan)

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan penertiban ratusan lampu Penerang Jalan Umum (PJU) ilegal  di setiap Kecamatan yang ada di Loteng

Kepala Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas Dinas Perhubungan Loteng Lalu Ardhyka mengungkapkan PJU di Loteng berjumlah sekitar 5800, akan tetapi masih banyak yang ditemukan ilegal yang setiap bulannya tagihan pembayarannya tetap masuk ke pemerintah daerah

“Sekitar Rp. 890 juta Pemda Loteng harus membayar PJU ilegal perbulannya. Sedangkan pembayaran untuk PJU yang resmi sekitar Rp. 140 juta,” ungkapnya, Selasa 5 Oktober 2021

Ia menjelaskan mulai dari bulan Januari yang lalu, pihaknya sudah melakukan survey lapangan dan bulan Agustus sudah mulai melakukan penertiban di Kecamatan Batukliang Utara

“Kecamatan BKU menurut temuan dari data sekitar 430 titik PJU ilegal yang terpasang, setelah kita survey ke lapangan malah menemukan sekitar 800 titik. Kita hanya menemukan 96 titik PJU yang betul betul menerangi jalan, selain itu dipasang untuk keperluan pribadi,” terang Ardhyka

Ia menegaskan pemutusan PJU ielgal ini dilakukan karena Dishub juga sudah menyiapkan solusi dengan membentangi kabel resmi

“Kita lakukan pemutusan PJU ilegal dan menyiapkan solusi. Kita akan bentangi kabel resmi dan ditaruhkan bok meter sebanyak 15 bok meter untuk Kecamatan BKU,” tegasnya

Setelah melakukan penertiban PJU ilegal di Kec BKU ini, pihaknya mengakui ada penurunan pembayaran PJU sekitar Rp. 60 juta

“Ada Penurunan pembayaran PJU sekitar Rp. 60 juta setelah kami melakukan penertiban di wilayah BKU,” kata dia

Ardhyka menambahkan  setelah melakukan penertiban di BKU, penertiban akan dilanjutkan di Kecanatan Pringgerata

“Kec Pringgerata masih dalam proses suvey lapangan kemudian akan dibongkar atau diputuskan. Kita targetkan dua setengah tahun untuk menyelesaikan pemutusan PJU ilegal di semua Kecamatan yang ada di Loteng ini,” katanya menambahkan (Zan/Mn)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here