Antrian Haji 34 Tahun, DPR RI Dapil NTB Galakkan Program Haji Muda

Anggota DPR RI Dapil NTB II atau Lombok Fraksi Partai Demkorat H Nanang Samoedra bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI menggelar silaturrahim bersama 100 orang pimpinan Ormas tingkat wilayah, tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren, bertempat di Hotel Sheraton Senggigi Lombok Barat, Jum’at 29 Oktober 2021
Foto : Anggota DPR RI Dapil NTB II atau Lombok Fraksi Partai Demkorat H Nanang Samoedra bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI menggelar silaturrahim bersama 100 orang pimpinan Ormas tingkat wilayah, tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren, bertempat di Hotel Sheraton Senggigi Lombok Barat, Jum’at 29 Oktober 2021 (MetroNTB/Ist)

Lombok Barat, MetroNTB.com – Anggota DPR RI Dapil NTB II atau Lombok Fraksi Partai Demkorat H Nanang Samoedra bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI menggelar silaturrahim bersama 100 orang pimpinan Ormas tingkat wilayah, tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren, bertempat di Hotel Sheraton Senggigi Lombok Barat, Jum’at 29 Oktober 2021

Selain anggota DPR RI Dapil NTB II atau Lombok Fraksi Demkorat Nanang Samoedra, hadir juga Kakanwil Kemenag NTB KH Zaidi Abdad, KH Marsudi Syuhud anggota Dewas BPKH, KH Iskandar Zulkarnain.

Acara diawali pembacaan doa oleh TGH Muharrar Iqbal dan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samoedra menyebutkan antrian haji untuk jamaah berasal dari NTB paling lama 34 tahun.

“Untuk itu diperlukan sosialisasi bagi program haji muda dari BPKH,” ungkapnya

Nanang menjelaskan saat ini pembukaan porsi haji dimulai dari jamaah haji berusia 12 Tahun, pihaknya akan diusahakan agar bisa minimal di usia 6 tahun.

“Kenapa program haji muda ini kita galakkan? Karena ibadah haji ini ibadah fisik, sehingga diperlukan kondisi yang bagus dan prima,” kata mantan Sekda NTB itu

Nanang mengingatkan bahanya berhaji dan berumroh dengan sistem talangan haji maupun umroh, karena berpotensi merugikan jamaah.

“Kita tau haji ini untuk yang istito’ah atau mampu, untuk itu jangan memaksakan diri kalo tidak mampu apalagi sampai meninggalkan hutang,” tegasnya

Sementara itu KH Marsudi Syuhud menyampaikan bahwa saat ini dana haji milik ummat sejumlah 150 triliun dikelola oleh BPKH.

“Dana haji dipastikan aman terkendali,” tuturnya

Sementara, KH Iskandar Zulkarnain menambahkan Kementerian Agama mengelola teknis penyelenggaran ibadah haji dan

“Adapun dana haji dikelola secara mandiri oleh BPKH sejak Tahun 2018,” tambahnya (*)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here