NTB Menuju Informatif tiga Besar Nasional

Ketua Komisi Informasi NTB Suaeb Qury
Foto : Ketua Komisi Informasi NTB Suaeb Qury (MetroNTB/Ist)

Oleh : Ketua Komisi Informasi NTB Suaeb Qury

Opini, MetroNTB.com – Pencampain yang maksimal dalam pengelolaan informasi di NTB sudah pada fase digitalisasi dengan predikat terbaik empat dan diharapkan bisa naik menjadi peringkat 3 besar. Untuk mewujudkan NTB yang informatif menuju peringkat 3 besar, secara aturan dan mekanisme pelayanan, ketersediaan informasi serta implemantasi Undang Undang 14 2008 sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah.

Apalagi dengan program NTB satu data dan NTB care yang sudah maksimal. Bersamaan dengan proses transmisi  informasi di era figital ini juga, sudah dikelola dengan sistim yang dibangun secara terpadu dan koneksitas dengan prangkat yang lebih egaliter dalam penyampaian informasi yang cepat, mudah dan biaya murah di seluruh OPD dan PPID OPD di tingkat Propinsi NTB.

Penguatan kelembagaan dan capasitas yang memadai di tingkat PPID Utama dan PPID OPD Propinsi yang dilakukan secara terus menerus dilakukan dan penyesuaian pola inovasi    yang berbasis digital.

Sejalan dengan menguatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi, baik melalui media sosial dan portal khusus diberbagai PPID OPD di tingkat Propinsi dan Kabupaten. Dan tidak kala pentingnya juga, intervensi dan keberpihakan pemerintah juga harus memaksimalkan informasi ditingkat PPID Desa, sebagaimana di atur dalam PERKI 1 2018  tentang Standar Layanan Informasi  Publik Desa.

Mengapa penting, memaksimalkan informasi publik ditingkat desa, jika dilihat dari orentasi program dan kebijakan pemerintah baik dari tingkat pusat sampai daerah, semuanya bermuara pada akses, mutu dan infrastruktur berada di desa. Maka, fokus kesejahteraan berada didesa dan harus sejalan dengan penguatan kelembagaan PPID desa dalam menyampaikan informasi publik.

Dari sekian banyak desa yang menjadi target Komisi Informasi NTB dalam mewujudkan desa benderan informasi dan desa bersinar informasi yang sudah memberikan kontribusi bagi daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi di NTB.

Kilas balik NTB menuju informatif yang berada diposisi papan atas dan bersamaan dengan target pencapain indeks keterbukaan informasi di Indonesia.  Dan  Nusa Tenggara  Barat yang telah memaksimalkan target pencapaian keterbukaan informasi yang prima dari seluruh PPID OPD dan badan publik lainnya. Dan ntuk memicu daya ungkit memposisikan NTB sebagai daerah terbaik (informatif) keterbukaan informasinya,maka diperlukan kesamaan pandangan dan komitmen disemua elemen lainnya.

Sejalan dengan nafas undang -undang Nomor 14 2008  yakni ” meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik” (pasal 3 ayat 3),   begitu juga dengan komitmen Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat di era kepemimpinan Dr.Zulkflyemansyah dan Dr. Hj.Rohmi Djalila.M.Pd dengan tegas ” NTB harus menjadi yang terdepan dan menjadi jembatan yang baik bagi masyarakat untuk mendapatkan hak dan pelayanan publik yang baik”.

Dan mandat publik bagi komisi Informasi Nusa Tenggara Barat yang sudah meletakkan dasar pentingnya mendapatkan informasi, penguatan kelembagaan serta penyelesaian sengketa informasi di Nusa Tenggara Barat

Dan bertitik tolak dari hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi NTB tahun 2020  terhadap PPID utama dan PPID OPD dilingkup Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat serta PPID utama dan PPID OPD kabupaten serta badan publik lainnya.  Pada kenyataan dan hasil monitoring dan evaluasi, ternyata hanya 16  PPID OPD yang memaksimalkan fungsi PPID OPD dengan kategori informatif dan masih 30 persen PPID OPD cukup informatif dan belum informatif.

Bertepatan dengan pelaksanaan Fokus Grup Diskution (FGD) indeks  keterbukaan infomasi publik  pada tanggal 23 April oleh Komisi Informasi Pusat di NTB, tentu akan memberikan angin segar bagi penyelenggara negara. Betapa tidak, jika indeks keterbukaan informasi  bisa menjadikan rujukan bagi penyekengaraa negara, badan publik dan badan usaha milik negara untuk  mengoptimalkan pentingnya pelayanan informasi publik.

Untuk itu, uji petik dari sekian banyak inforamsi publik yang tersajikan dan beberapa pertanyaan penting terkait dengan indeks keterbukaan informasi yakni, sejauhmana keberpihakan anggaran untuk pelayanan informasi publik, kelembagaan PPID OPD, serta peran media masa dalam menyampaikan informasi.

Dan sebagai rujukan dasar, bahwa dengan indeks Keterbukaan informasi yang berlangsung secara nasional dan di NTB sudah menjalankan rangkain proses penggalian informasi,melalui informen ahli dan berbagai sumber dan data sebagai kerangka analisis. Semoga dengan indeks keterbukaan inforamsi pada tahun 2021 yang laksanakan oleh komisi Informasi pusat, menjadi tolak ukur yang maksimal dan berdampak bagi keberlanjutan, pentingnya keterbukaan informasi publik bagi penyelenggara negera (*)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here