Wagub Minta Dinsos dan Dinas PMPD Data DTKS, PBI-JKN Tepat Sasaran

Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi
Foto : Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi (MetroNTB/Upar)

Mataram, MetroNTB.com – Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah meminta Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemdes Dukcapil NTB agar mempercepat pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar tepat sasarn.

“Tugas kita adalah memastikan data itu benar-benar valid dan berkualitas agar mereka yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini benar-benar berhak,” tegas Rohmi

Ia mengatakan dalam progress basis data terpadu per Desil 1-Desil 5 di uraikan, sejauh mana perkembangannya, sehingga lebis jelas sampai dimana data tersebut diverifikas dan divalidasi.

“Untuk kemudian, data akhirnya kita hubungkan dengan BPJS Pastikan itu dengan baik dan benar,” imbuhnya

Sehingga dapat disandingkan data BPJS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan data penerima BPJS yang dibayar oleh APBD I maupun II.

Selanjutnya, buatkan aturan dan regulasi pengelompokan Desil 1-5. Agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak menerima BPJS.

“Bila ada masyarakat yang belum tercover, provinsi dan kabupaten/kota sediakan anggarannya, itu yang harus dilakukan,” tandasnya

Begitupun, dari hasil validasi dan verifikasi tersebut, bila hasil temuan lapangan ternyata sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat, maka kedepan dapat diganti dengan masyarakat yang memenuhi syarat.

Rohmi juga meminta agar bulan Juli tahun 2021 ini, seluruh data sudah terverifikasi dan tervalidasi semua.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Ahsanul Khalik mengakui bahwa pihaknya sedang terus melakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Supaya masyarakat kiata yang betul-betul seharusnya menerima PBI JKN terbayarkan oleh pemerinta, baik pusat, APBD I  dan APBD II, betul-betul masuk semua,” ulasnya

Begitupun penerima bantuan lain, nantinya lebih tepat sasaran dan betul-betul diberikan kepada warga yang berhak.

Sementara itu, Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB Ashari menambahkan akan terus berkoordinasi dengan kabuapten/kota terkait persoalan kevalitan data KTP atau data lain.

“Kami terus bersinergi bersama Dinas Sosial Provinsi dan DPMPD Dukcapil kabupaten/kota,” tambahnya (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here