Lelet ! Loteng dan Dompu Belum Serahkan Data PBI-JKN

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H Ahsanul Khalik
Foto : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H Ahsanul Khalik (tengah) (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.comKepala Dinas Sosial Provinsi NTB H Ahsanul Khalik menyebutkan dua Kabupaten Lombok Tengah dan Dompu yang belum bergerak sama sekali menyerahkan progress perkembaangan hasil pemutahiran datanya Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

“Kita berharap Loteng dan Dompu mulai bergerak, dari tim  Dinsos Provinsi dan DPMPD Dukcapil Provinsi NTB nanti siap membantu sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kita,” katanya saat Rakor validasi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan BPJS di Pendopo, Kamis 1 Juli 2021

Menurutnya progress dari Kabupaten/Kota sangat berpengaruh kepada kemampuan untuk mendeteksi secara cepat masyarakat yang memenuhi syarat dalam PBI JKN dengan yang akan dibayarkan oleh pemerintah.


Banyak laporan, masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS tapi tidak mampu, laporan seperti ini dapat dieliminasi dengan memperbaiki data ini dengan baik.

“Sehingga masyarakat kita yang betul-betul seharusnya menerima PBI JKN terbayarkan oleh pemerinta, baik pusat, APBD I dan APBD II. Betul-betul masuk semua,” tegas AKA sapaan akrabnya

Ia menjelaskan pihaknya sudah menyerahkan data by name by addres dan memilah data PBI JKN dan PBI APBD I kepada Kabupaten/Kota. Sedangkan data PBI JKN APBD II ada di daerah.

Adapun data kepesertaan JKN tahun 2021 meliputi, PBI Pusat sebanyak 2.940.970 orang, PBI APBD I sebanyak 147.641 orang, PBI APBD II sebanyak 313. 835 orang, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 693.139 orang, Pekerka Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 313.440 orang, Buka Pekerja (BP) sebanyak 47.006 orang dan belum terdaftar sebanyak 907.761 orang.

Dinas Sosial Provinsi NTB telah melakukan validasi awal dengan hasil sebagai berikut, PBI JKN Identik dengan DTKS sebanyak 1.939.549 orang, PBI JKN Non DTKS sebanyak 999.299 orang, DTKS Non PBI JK sebanyak 908.355 orang, JKN PBI Ganda  dengan PBI APBDI sebanyak 8.270 orang, NIK Nol di PBI JK sebanyak 80.779 orang dan NIK Nol di DTKS sebanyak 107.357 orang.

“Data-data ini yang telah didistrubusikan ke kabupaten/kota untuk dilakukan penyandingan data sesuai kondisi lapnagan,” ungkap AKA

Hasilnya dilapangan, Kabupaten/Kota sudah bergerak dan untuk melakukan validasi dan verifikasi data yang sudah dipilah.

Hingga update data per tanggal 25 Juni 2021 sesuai dengan batas akhir yang telah ditetapkan, hanya ada 5 Kabupaten/Kota yang sudah menyampaikan progress atau perkembangan, yaitu Kota Mataram,  Kabupaten Sumbara Barat (KSB), Kota Bima, Lombok Timur dan Lombok Tengah.

“Sedangkan Kabupaten Bima, Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa masih belum selesai tahap validasi dan verifikasi dilapangan,” papar AKA

Dari hasil temuan lapangan yang dilakukan di ima Kabupaten/Kota sebanyak 1.219.252 peserta sudah tervalidasi, yang masih ditemukan adalah 1.157.737 dan 61.515 diantaranya sudah tidak memenuhi syarat.

AKA menambahkan kendala yang ada di Kabupaten/Kota diantaranya masih minimnya petugas dan anggaran untuk melaksanakan proses validasi dan masih minimnya peran aktif masyarakat dalam proses pemutahiran data.

“Masyarakat kadang tidak mau peduli, misalnya masih adanya warga yang meninggal dunia, pindah atau jadi TKI dan penambahan anggota keluarga,” katanya menambahkan (*)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here