Disnakertrans NTB Siapkan Seribu Naker untuk Home Stay di KEK Mandalika

Kadis Nakertrans NTB, Gde Putu Aryadi
Foto : Kadis Nakertrans NTB, Gde Putu Aryadi (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menyiapkan sebanyak 1000 Tenaga Kerja (Naker) untuk mengisi peluang kerja pada 300 unit home stay yang sudah dibangun untuk mendukung destinasi super prioritas nasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Kini sedang disiapkan. Home stay tersebut tersebar di kawasan lingkar penyangga KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah hingga Kabupaten Lombok Timur,” ujar Kadis Nakertrans NTB, Gde Putu Aryadi didampingi Kepala BLK Lombok Timur, H Sabar beserta Ketua dan Pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) NTB, perwakilan Hotel E-Commerce & Revenue Community (HERC) Lombok, Indonesian Food & Beverage Association, Asosiasi Chief Engineer Lombok dan perwakilan Kadin NTB, di killa hotel Senggigi, Kamis 8 Juli 2021.

Ia menjelaskan, pada tahap awal ini, setidaknya dibutuhkan 1000 orang tenaga kerja untuk home stay yang telah dibangun, dengan asumsi masing-masing homestay membutuhkan 3 hingga 4 orang pekerja dengan spesifikasi skill sebagai house keeping, from ofice dan engineer.

Para Pekerja Home stay tersebut, sebelum dipekerjakan  di lembaga usaha dan industri yang mendukung berbagai event nasional dan internasional di KEK Mandalika, maka terlebih dahulu akan dibekali pelatihan kerja berbasis kompetensi di BLK Lombok Timur dan BLKDLN Provinsi NTB serta didukung instruktur profesional dari dunia industri.

“Jadi kolaborasi dan sinergi yang kuat antara lembaga pelatihan dan dunia usaha. “Bagi pekerja yang sudah punya pengalaman kerja sebelumnya, maka cukup dilakukan up skilling saja. Tahap pertama pelatihan akan dilaksanakan pertengahan bulan Juli ini dengan total jam pelajaran 80-160 jam,” terang Ariyadi

Menurutnya, pola pelatihan kerja yang dilakukan kedepan, tidak lagi hanya berbasis kompetensi saja, melainkan juga berbasis penempatan. Artinya, setiap lulusan pelatihan kerja, selain sudah memiliki spesifikasi skill yang dibutuhkan dunia industri atau lembaga usaha,  juga harus langsung diserap oleh perusahaan atau membangun usaha mandiri.

“Jadi tidak boleh nganggur,” tegasnya.

Dikatakan, pelaksanaan pelatihan akan percuma jika tidak terserap di dunia kerja. Jika hal ini terus berlanjut, maka nantinya akan timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pelatihan jika hasilnya tidak terserap di dunia industri. Untuk mencapai itu dibutuhkan strategi agar kedua sektor, yaitu Lembaga Pelatihan sebagai sektor penyiapan SDM dan sektor dunia industri saling terhubung.

“Perlu ada evaluasi terkait metode agar hasil pelatihan dapat terserap ke dunia industri, apalagi di sektor pariwisata yang butuh pengenalan lebih dalam,” kata Mantan Irbansus di Inspektorat NTB.

Ia juga menyampaikan hasil pelatihan BLK atau LLK setiap tahun sebanyak 6.000 orang. Namun, BLK atau LLK belum bisa memastikan bahwa para lulusan pelatihan itu terserap di dunia industri. Berbeda dengan hasil pelatihan dari LPKS yang bisa terserap sekitar 60% dari hasil pelatihan.

“Jadi penting adanya perluasan keanggotaan antara lembaga pelatihan dan dunia industri, apalagi di NTB ini didukung Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta  Sektor Pariwisata yang sangat baik, sehingga dapat menyerap hasil pelatihan,” kata Ariyadi menambahkan (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here