BBPOM-Ditreskrimsus Polda NTB Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Obat Tablet Ilegal


Mataram, MetroNTB.com – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram bersama Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda NTB menggagalakn peredaran 10.000 butir obat dan makanan ilegal di wilayah NTB.

“Berdasarkan informasi dari Direktorat Intelijen Badan POM RI, Selasa 29/06/2021 telah dilaksanakan operasi di salah satu sarana ekspedisi di wilayaH Lombok Tengah dan ditemukan seseorang yang tertangkap tangan sedang menerima paket yang diduga obat illegal,”ungkap Kepala Wilayah Balai PPOM Mataram I Gusti Ayu Adhi Aryapatni didampingi Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Ridwan saat press release di halaman kantor wilayah BBPOM di Mataram, Rabu 30 Juni 2021.

Ayu menjelaskan pihaknya bersama Ditreskrimsus terpaksa mengamankan pelaku SR salah seorang warga Batulayar Kabupaten Lombok Barat yang tertangkap tangan sedang menerima paket yang berisi obat ilegal tersebut beserta barang bukti obat yang diketahui bertuliskan Tablet Trihexyphenidil 2 mg, keluaran produk GKL dengan nomor 9817104710A1 berjumlah 10 ribu tablet (100 box) dengan nilai jual diperkirakan mencapai 125 juta rupiah.


“Obat tersebut memiliki nomor izin edar yang fiktif. Nomor ijin edar yang terdapat pada kemasan obat tersebut dipastikan fiktif,” tuturnya

Ia menerangkan obat tersebut sedianya hendak dijual ke wilayah Mataram dengan harga Rp. 12.500/biji. Obat tersebut dijual harus dengan resep dokter.

“Akan diijual ke wilayah Mataram dengan harga Rp. 12.500/biji. Dan semestinya obat tersebut masuk kedalam kategori obat yang tidak dijual bebas (harus dengan resep dokter), dikarenakan obat tersebut bila dikonsumsi dengan dosis tertentu efeknya seperti mengkonsumsi narkoba.” ungkap Ayu

Oleh karena itu, menurut Ayu pelakunya harus damankan untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pengembangan penyidikan untuk mengetahui peran dari terduga tersangka SR.

“Bila nanti terbukti, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 36, 37 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara/denda 1, 5 miliar rupiah, dan UU no 5 tahun 1997 Psikotropika dengan ancaman Hukuman 5 tahun penjara/denda 100 juta rupiah,” ulasnya

Sementara, Kasi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda NTB Kompol Ridwan menjelaskan bahwa pihaknya sebagai penyidik kasus seperti ini berharap bahwa apa yang dituntutnya sesuai UU tersebut dengan hukuman sesuai yang tercantum dapat diterima pihak pengadilan, agar memberika efek jera terhadap pelaku.

“Kami sangat berharap tuntutan kami maksimal itu bisa diterima demi memberi efek jera terhadap pelaku atas kasus seperti ini,” tandasnya (Ian/Mn)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here