Rektor Unram Minta Parlemen Diplomasi Bidang Pendidikan

Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof Dr Lalu Husni
Foto : Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof Dr Lalu Husni (MetroNTB/Dok Humas)

Mataram, MetroNTB.com – Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) diminta untuk melakukan diplomasi di bidang pendidikan untuk mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing melalui implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Hal tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof Dr Lalu Husni, saat mengikuti kegiatan BKSAP Day bersama Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) dan Gubernur NTB secara virtual, Selasa 8 Juni 2021.

“Salah satunya dengan pembukaan Program Studi (Prodi) baru,” ujar Rektor kesembilan Unram ini.


Prof Husni menerangkan, sebuah Perguruan Tinggi Negeri akan diizinkan membuka Prodi baru secara otomatis jika Prodi yang ada sudah terakreditasi A atau B dan memiliki kerja sama dengan perusahaan kelas dunia, NGO kelas dunia, serta kerja sama dengan Universitas yang masuk dalam Top 100 berdasarkan QS World University Rankings.

“Untuk mencapai itu semua dibutuhkan bantuan diplomasi parlemen,” tutur Guru Besar Ilmu Hukum Unram ini.

Lebih lanjut Prof Husni menyampaikan, Prodi yang mendapatkan akreditasi internasional akan diberikan akreditasi A (unggul).

Ia mengakui bahwa tidak mudah bagi Perguruan Tinggi mewujudkan hal tersebut tanpa adanya bantuan diplomasi parlemen. Mengingat parlemen memiliki salah satu fungsi sebagai penyeimbang pemerintah (check and balances) dan menjadi sebuah keniscayaan untuk didengar oleh pemerintah.

“Demikian halnya dalam bidang diplomasi yang dilakukan oleh DPR/Parlemen,” sebutnya.

Sementara, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan BKSAP adalah salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Fungsi BKSAP sendiri adalah sebagai pihak kedua yang melakukan diplomasi. Mengingat diplomasi utamanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri.

“Fungsi diplomasi yang dilakukan oleh BKSAP lebih fleksibel daripada diplomasi melalui eksekutif ke eksekutif, karena jumlah negara yang menggunakan sistem parlementer di dunia lebih banyak, maka jadi lebih fleksibel,” jelasnya.

Ia membeberkan alasan kedatangannya bersama rombongan ke NTB menggelar kegiatan selama tiga hari, tidak lain bertujuan untuk membangun komunikasi, koneksi, dan sinergi dengan daerah dalam rangka menjalin diplomasi dengan parlemen.

“Bukan cuma itu, kami ingin ada diplomasi soft power dalam bidang pendidikan dan pertukaran budaya,” tambahnya.

Ia sekaligus memaparkan kemampuan Universitas berpotensi mendukung diplomasi parlemen dan diplomasi pemerintah daerah, serta menguraikan tujuan utama kegiatan BKSAP Day ke berbagai Provinsi mau pun kunjungan Panitia Kerja (Panja) Indo-Pasifik adalah dalam rangka melihat potensi kampus untuk menjadi pusat unggulan komparatif di wilayahnya.

“Contoh Pusat Kajian Pasifik Selatan di Universitas Hasanuddin menggali potensi, tantangan, dan peluang Kawasan Pasifik Selatan,” terangnya (*)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here