PTTUN Surabaya Menangkan STIE AMM, Pemkab Lobar Diminta Bijak

Prof Dr Zainal Asikin meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) berpikir bijak
Foto : Prof Dr Zainal Asikin meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) berpikir bijak (MetroNTB/Ian)

Mataram, MetroNTB.com – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Surabaya memenangkan permohonan banding dan membatalkan putusan pengadilan PTUN Mataram No.64/pdt.g/2020.

Dalam pokok perkara, PTTUN mengabulkan gugatan banding STIE AMM dan meminta Tergugat mencabut keputusan Bupati Lombok Barat No. 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati No. Kep. 254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk.1 NTB.

Perwakilan STIE AMM Prof Dr Zainal Asikin meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) berpikir bijak.

“Jangan sampai apa yang menjadi hak masyarakat dalam bidang pendidikan terabaikan. Mendapatkan pendidikan adalah hak setiap masyarakat dan lembaga pendidikan menjadi sarana warga mendapatkan pendidikan. Semoga ada penyelesaian terbaik,” katanya saat jumpa pers di Mataram, Jumat 12 Juni 2021

Prof Asikin menjelaskan adanya surat dari Pemkab Lobar yang menyatakan STIE AMM harus membayar sewa sebesar 4 miliar rupiah terhitung mundur 10 tahun dari dikeluarkannya surat, membuat pihak STIE AMM melakukan gugatan.

“Setelah melalui persidangan, akhirnya PT TUN Surabaya memenangkan gugatan pihak STIE AMM,” tuturnya

Bila merujuk pada ketentuan surat dari MK, jelas Prof Asikin, maka keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  (PTTUN) Surabaya sudah bersifat final dan mengikat karena surat dari Pemkab tentang biaya sewa pemanfaatan lahan untuk gedung AMM bersifat lokal.

“Kalau merujuk ketentuan yang ada, Pemkab Lobar harus tunduk pada aturan hukum dengan melaksanakan putusan PT TUN Surabaya,” terangnya

Namun demikian, jelas Asikin pihak STIE AMM membuka diri untuk berdialog mencari jalan terbaik atas persoalan yang ada. Apalagi, kata Asikin Bupati Lobar orang yang paham pendidikan, disamping orang yang memahami ilmu agama karena berlatar belakang pendidikan pesantren, tentu akan mempertimbangkan baik buruknya atas sebuah keputusan.

“Saya yakin, bupati orang yang memahami pentingnya pendidikan. Bupati juga paham tentang mudharatnya kalau lembaga pendidikan sampai ditutup,” tandasnya

Prof Asikin menegaskan, secara hukum, lahan gedung AMM tetap menjadi milik Pemkab Lombok Barat. Kami hanya memanfaatkannya untuk sarana pendidikan

“Karena itu, saya yakin Bupati akan mencari jalan terbaik sehingga permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik,” katanya menambahkan (Ian/Mn)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here