Lombok Barat Targetkan Posyandu Keluarga 100 Persen Tahun 2021

Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalillah didampingi Bupati Lobar Fauzan Khalid saat meresmikan 63 Posyandu Keluarga di Dusun Batu Banteng, Desa Kuripan, Kuripan Timur, Rabu 23 Juni 2021
Foto : Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalillah didampingi Bupati Lobar Fauzan Khalid saat meresmikan 63 Posyandu Keluarga di Dusun Batu Banteng, Desa Kuripan, Kuripan Timur, Rabu 23 Juni 2021 (MetroNTB/Ist)

Lombok Barat, MetroNTB.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) menargetkan seluruh Posyandu akan menjadi Posyandu Keluarga di akhir tahun 2021 mendatang.

“Kami menganggarkan Rp 5 juta per Posyandu pada tahun ini agar seluruh Posyandu bisa menyelenggarakan Posyandu Keluarga,” ungkap ujar Bupati Lobar Fauzan Khalid saat mendampingi Wakil Gubernur NTB meresmikan 63 Posyandu Keluarga di Dusun Batu Banteng, Desa Kuripan, Kuripan Timur, Rabu 23 Juni 2021

Fauzan sangat mengapresiasi atensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terhadap gerakan masyarakat sehat lahir dan bathin ini.  Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Lobar juga akan memastikan Posyandu Keluarga mendapatkan perhatian sebagai keberlanjutan program yang sangat strategis ini.


“Saat ini, Lombok Barat yang memiliki 935 Posyandu, 133 buah sudah menjadi Posyandu Keluarga. Kemudian sisanya yang sebanyak 802,” tegasnya

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengapresiasi pemerintah kabupaten Lombok Barat yang konsen mempercepat program revitalisasi posyandu  yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi NTB dan menargetkan semua posyandu sudah menjadi posyandu keluarga pada tahun ini.

“Alhamdulillah, semoga kekompakkan semua pihak dapat mempercepat revitalisasi posyandu. Sehingga Posyandu keluarga menjadi layanan kesehatan dasar bagi  masyarakat desa,” harapnya

Rohmi mengingatkan bahwwa posyandu yang sudah melaksanakan pelayanan dasar  kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, remaja dan lansia,  serta Pos Pelayanan Terpadu tinggal ditambahkan literasi serta konseling remaja, pernikahan dini, narkoba sampai buruh migran.

“Ditambah pula sedapat mungkin terintegrasi dengan PAUD dan bank sampah,” imbuhnya

Rohmi juga mengingatkan, mulai 2021, basis penggunaan Dana Desa adalah SDGs atau Sustainable Development Goals Desa dengan 18 indikator. Salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan.

“Jadi orientasi pemerintah desa bukan lagi infrastruktur fisik tapi kepada membangun sumber daya manusia,” kata Rohmi menambahkan (*)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here