Konten Lokal Harus 10 Persen, Komisi I DPRD Sebut Perlu Diatur dalam Perda

Tayangan konten lokal menjadi hal yang paling disoroti ketika membahas tentang penyiaran di daerah. Pasalnya hingga saat ini, muatan konten lokal dari berbagai sistem stasiun jaringan yang ada di daerah, termasuk di NTB, masih tergolong minim, bahkan masih di bawah 10 persen sebagaimana amanat undang-undang.
Foto : Fose bersama seusai Evaluasi Program Siaran dari sistem SIMP3 Kemenkominfo RI terkait jasa penyiaran televisi swasta atas nama PT. Media Televisi Mataram (Metro TV NTB), yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB di Aston In Kota Mataram, Kamis 30 April 2021 (MetroNTB/Ist)

Mataram, MetroNTB.com – Tayangan konten lokal menjadi hal yang paling disoroti ketika membahas tentang penyiaran di daerah.

Pasalnya hingga saat ini, muatan konten lokal dari berbagai sistem stasiun jaringan yang ada di daerah, termasuk di NTB, masih tergolong minim, bahkan masih di bawah 10 persen sebagaimana amanat undang-undang.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Sirajudin mengatakan bahwa amanat UU penyiaran harus dipenuhi, sehingga ruang konten lokal harus dipenuhi sebesar 10 persen.


“Kedepan agar yang berkaitan dengan penyiaran konten lokal harus memiliki legalitas standing yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah,” tuturnya ketika hadir dalam kegiatan Evaluasi Program Siaran dari sistem SIMP3 Kemenkominfo RI terkait jasa penyiaran televisi swasta atas nama PT. Media Televisi Mataram (Metro TV NTB), yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB di Aston In Kota Mataram, Kamis 30 April 2021.

Ia menegaskan kepastian hukum di daerah. Agar ada Perda yang mengatur tentang konten lokal untuk TV nasional

Sementara itu, Ketua KPID Provinsi NTB Yusron Saudi menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan kepada Metro TV ini dilakukan satu kali dalam sepuluh tahun.

“Bagaimana kehadiran dan perjalanan Metro TV di NTB selama ini, KPID selalu koordinasikan terkait isi dan konten siarannya,” katanya

Selain itu, Yusron juga mendorong TV di daerah supaya turut berperan mencerdaskan masyarakat, dengan menayangkan informasi dan siaran yang cerdas.

Pihaknya juga tak menampik bahwa dalam evaluasi SSJ tersebut, komisioner KPID NTB menyoroti masih minimnya siaran lokal.

Diketahui, dari sistem yang dikelola KPID tercatat bahwa dari 12 SSJ di NTB, hanya 1 jam siaran lokal itupun berita. Harusnya durasi waktunya 2,1 jam.

“Sistem yang melaporkan ini, bukan kami yang nilai,” ucap Sahdan salah seorang Komisioner KPID.

‘Jadi, harapannya kedepan siaran TV lokal di daerah juga dapat menggali potensi lain di NTB, seperti aspek religi, ketokohan, kiprah dan kearifan lokal lain. Agar kekayaan potensi NTB  terpublikasi hingga tingkat Nasional bahkan Internasional,” sambungnya

Menanggapi hal tersebut, Sekarressia Phatria Zhahara dari perwakilan Metro TV, menyampaikan akan terus memperbaiki siaran untuk konten lokal di NTB.

Merajut sinergi dan kebersamaan untuk membangun daerah melalui penayangan budaya dan kearifan lokal daerah.

“Kami berkomitmen, mewujudkan siaran sehat dan menerapkan amanat UU Penyiaran,” tegasnya (*)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here