Disnakertrans NTB akan Bentuk Tim Awasi Pemberitaan THR

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat Wismaningsih Drajadiah
Foto : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat Wismaningsih Drajadiah(MetroNTB/Gde)

Mataram, MetroNTB.com – Untuk memantau dan mengawasi kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB akan membentuk tim khusus

“Tim ini akan kami buat dalam waktu dekat. Poskonya nanti berada di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) NTB, Hj Wismaningsih Drajadiah, Rabu 14 April 2021.

Ia menjelaskan, tim khusus ini nantinya bertugas mengawal Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

“Apakah dilaksanakan atau tidak itu yang kami pantau nantinya, sehingga hak-hak pekerja atau buruh bisa terpenuhi,” tuturnya

Wismaningsih mengatakan, tim ini nantinya juga akan dibuat di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Tim ini terdiri dari sejumlah instansi baik yang ada di provinsi, kabupaten dan kota.

“Jadi tim ini bukan hanya di provinsi tapi diseluruh kabupaten dan kota juga kita bentuk,” terangnya

Menurutnya, sesuai instruksi Menteri Ketenagakerjaaan, pembayaran THR tidak boleh dicicil. Namun demikian, bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut kata Wismaningsih, mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.

“Intinya tidak boleh dicicil. Ketentuannya harus dibayar lunas minimal 7 hari sebelum hari raya. Apabila tidak sanggup itu sudah diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja,” tegasnya

Wismaningsih juga menyatakan bila perusahaan terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut, maka akan ada sanksi administrasi sesuai ketentuan pemerintah.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha.

“Sanksi ini macam-macam bisa teguran lisan dan tertulis. Jadi ada tahapan yang dilalui apabila ada pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan THR,” katanya menambahkan (Ant)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here