BPSK Lobar Terima Banyak Aduan dari Masyarakat

Foto : Foto : Ketua BPSK Lobar Sahrul SH bersama pengurus mendampingi asisten I Setda NTB melihat sekretariat BPSK di masjid Tripat (MetroNTB/Ist)

Lombok Barat, MetroNTB.com – Kepala serta anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lombok Barat resmi dilantik dan diambil sumpahnya, di Bencingah Agung Kantor Bupati, Rabu 21 April 2021.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala serta anggota Sekretariat BPSK Lobar dilakukan oleh Asisten I Setda NTB Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih disaksikan Kadis Perindag Lobar Sabidin dan Forkompimda.

Hadir pula Anggota DPRD sekaligus pengurus lembaga konsumen Lobar Hendra Hariyanto, Ketua BPSK Lobar, Sahrul SH dan pengurus, perwakilan pengusaha di Lobar.

Sebelumnya, komisioner BPSK Lobar telah dilantik di provinsi NTB. Semenjak dilantik, pengurus BPSK menerima banyak sekali aduan dari masyarakat. Aduan masyarakat yang banyak menyangkut fasilitas umum, perumahan dan masalah finance.

Dalam kesempatan itu, Asisten I dan pengurus BPSK Lobar meresmikan beroperasinya Sekretariat BPSK di gedung masjid Patut Patuh Patju.

Ditemui usai acara, Ketua BPSK Sahrul mengatakan pihaknya akan berupaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mengadu.

“Sejauh ini setelah kami dilantik di provinsi, ada 10 aduan dari masyarakat,” ujarnya

Dijelaskan, aduan dari masyarakat ini menyangkut permasalahan finance dan Fasum perumahan. Aduan ini Masih sebatas non formal, belum resmi dalam bentuk surat dari pemohon atau konsumen.

Pihaknya masih sebatas menampung aduan ini, karena pihaknya sendiri belum bisa memproses aduan itu. Lantaran Kepala dan anggota Sekretariat BPSK belum dilantik.

“Karena kepala dan anggota Sekretariat BPSK sudah resmi dilantik, kita sudah resmi membuka pengaduan. Kita sudah bisa melayani, karena itu kami undang media untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita sudah buka layanan pengaduan,” tuturnya

Pelayaan aduan juga akan dibuka secara online untuk memudahkan masyarakat mengadu. Ia menyebut, sejauh ini pihaknya menerima 10 Aduan. Itupun hanya ke satu anggota. Belum ke anggota yang lain, sehingga jemungkinan jumlah aduan ini lebih banyak lagi.

“Bagi pemohon Yang mengadu bisa mengambil formulir di sekretariat untuk diisi,” imbuhnya

Tahapan selanjutnya yang dilalui di BPSK, sesuai SOP 14 hari dari semenjak pengaduan, 17 hari kemudian dilakukan pemanggilan terhadap konsumen, pihak lainnya. Lalu dilakukan langkah penyelesaian. Ada Tiga cara dalam penyelesaian aduan ini, yakni mediasi rekonsiliasi dan Arbitrase.

“kita lebih kepada mediasi dan rekonsiliasi,” jelas Sahrul

Sementara itu, asisten I Setda NTB mengatakan pelantikan ini merupakan kelanjutan dari pelantikan pengurus di provinsi beberapa waktu Lalu. Setelah dilantik, pihak BPSK Lobar harus mampu membantu penanganan aduan masyarakat di Lobar.

“Tugasnya sudah jelas, tinggal Bagiamana pelaksanaannya di lapangan. Tadi laporan dari ketua BPSK banyak aduan yang masuk, tapi belum bisa ditindaklanjuti karena sekretariat belum dilantik,” cetusnya

Setelah dilantik, maka pengurus harus mengerjakan tugas mendampingi Masyarakat yang datang mengadu. Ia juga mengingatkan Disperindag Lobar membantu BPSK dalam melaksanakan tugasnya. (*)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here