UMKM-PT Tidak Boleh Pakai Tarif PPh Final 0,5% Tahun 2021, Simak : Perbedaan Tarif PPH Final vs Tarif Umum PPH-Non Final

Oleh : Founder IBS Consulting, Ida Bagus Suadmaya , SE., BKP

Artikel, MetroNTB.com – Pelaku UMKM mesti paham bahwa mulai tahun 2021 sudah tidak boleh menggunakan tarif PPH Final 0,5% dari omzet tapi harus beralih menggunakan tarif PPH sesuai ketentuan umum UU PPh yakni pajak akan dihitung terhadap penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 , jangka waktu pengenaan PPh Final bagi wajib pajak badan berbentuk PT hanya selama tiga tahun pajak.

Setelahnya, wajib pajak tersebut wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 Badan sesuai dengan ketentuan umum UU PPh untuk tahun-tahun berikutnya.

Bagaimana dengan UMKM-CV/Koperasi/Yayasan & Orang Pribadi ?

Khusus untuk badan berbentuk koperasi, CV, yayasan dan firma yang terdaftar memanfaatkan skema PPh final sejak 2018, wajib pajak tersebut masih dapat membayar PPh dengan tarif 0,5% dari omzet pada 2021  ( tahun terakhir) dan selanjutnya pada tahun 2022 sudah harus beralih ke PPh ketentuan tariff umum

Untuk wajib pajak orang pribadi, fasilitas PPh final dapat dimanfaatkan selama 7 tahun pajak sesuai dengan PP No. 23/2018 . Artinya, wajib pajak orang pribadi yang memakai skema PPh final sejak 2018, masih tetap dapat dimanfaatkan hingga 2024.

Apa perbedaan Tarif PPh Final vs Tarif PPh Non Final ( tarif umum)  bagi UMKM ?

Tarif PPh Final :

  1. Penghasilan kena pajak : penghasilan/ omzet bruto tanpa dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan
  2. Tarif Pajak : 0,5% dari Penghasilan kena pajak
  3. Penghasilan yang dikenakan PPH Final tidak digabung dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum pada SPT Tahunan
  4. PPh yang dipotong pihak lain tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan
  5. Rugi – wajib pajak tetap membayar pajak

Tarif PPh Non Final :

  1. Penghasilan kena pajak : penghasilan/ omzet bruto dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan
  2. Tarif Pajak (Progresif) : 22% dari penghasilan kena pajak

Wajib pajak badan  masih bisa menggunakan ketentuan Pasal 31E dari UU PPh yakni wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar bisa mendapat pengurangan tarif 50% dari ketentuan umum.

  1. Penghasilan digabung dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum pada SPT Tahunan
  2. PPh yang dipotong pihak lain dapat dikreditkan (dikurangkan dengan PPh Terhutang) pada SPT Tahunan
  3. Rugi – wajib pajak tidak perlu membayar pajak

Peralihan mekanisme perhitungan PPh bagi UMKM mendorong wajib pajak untuk ‘naik kelas’ dengan menyelenggarakan pembukuan sehingga  ada jaminan dari sisi keadilan , jadi dalam keadaan rugi fiskal maka wajib pajak tidak perlu membayar pajak.

Dengan skema PPh final bagi umkm kelihatannya sederhana tapi kurang menjamin keadilan karena saat rugi tetap membayar pajak atau bisa membayar pajak lebih besar dari pada keuntungan wajib pajak ( jika margin wajib pajak kurang dari 0,5%).

Syarat yang penting dalam menerapkan tarif pph sesuai ketentuan umum UU PPh adalah menyelenggarakan pembukuan yang disiplin dan konsisten untuk mendapatkan laporan keuangan akurat yang menjadi dasar dalam perhitungan pajak bagi wajib pajak.

Bagi para pelaku usaha khususnya UMKM yang masih mengalami kendala memahami aturan peralihan ini atau kesulitan melakukan pembukuan  dapat melakukan konsultasi gratis ke IBS Consulting dengan  mengirim email ke ibs.taxconsulting@gmail.com atau whatsapp 087860167557/08124632007.