Senator NTB Harap Gubernur Tak Sepihak Terima Masukan Terkait Pergantian Nama Bandara

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil NTB, TGH Ibnu Halil berharap kepada gubernur NTB untuk meninjau ulang serta mempertimbangkan matang-matang serta tidak menerima informasi sepihak terkait polemik pergantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zaenudin Abdul Majid (BIZAM).

Pergantian nama tersebut telah menimbulkan kisruh di masyarakat, dengan berbagai cara respon yang dilakukan oleh pihak yang setuju dengan pihak yang tidak setuju pergantian nama bandara,” ujarnya, Kamis 28 November 2019.

“Sangat disayangkan apa yang terjadi sekarang, saling kecam diantara kedua belah pihak. Maka itulah yang menyebabkan saya menolak,” tegas Tuan Guru Halil.

Dikatakannya, pergantian nama BIL sudah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan RI, namun karena terjadi polemik maka pelaksanaan keputusan tersebut di tunda sementara waktu.

Surat permohonan Gubernur yang ditujukan kepada DPRD Provinsi NTB untuk memberi rekomendasi atau dukungan kepada Menteri Perhubungan terkait keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 1421 Tahun 2018 menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak setuju dan setuju dengan turun aksi di kantor DPRD NTB dan di kantor Bupati Lombok Tengah beberapa hari yang lalu.

“Perlu ada kajian mendalam terkait pergantian nama bandara dan meminta pihak yang terkait mempertimbangkan keputusan tersebut,” imbuh Tuan Guru Halil

“Kita harus cermati betul, bahwa pusat tidak akan memutuskan sesuatu tanpa ada usulan atau permintaan di daerah,” lanjutnya

Untuk itu pergantian nama bandara, Tuan Guru Ibnu Halil meminta pihak terkait untuk mempertimbangkan matang-matang jangan sampai terjadi retaknya ukhuwah Islamiyah dan perpecahan umat disebabkan persoalan pergantian BIL.

Ia mengatakan, saling klaim yang terjadi diantara masyarakat menimbulkan ketegangan dan suasana memanas, sehingga pihak DPD RI tidak ingin terjadinya perpecahan umat hanya karena masalah pergantian nama bandara, masih banyak yang perlu dilaksanakan dan diseleseikan.

“Miris sekali saya lihat melalui medsos akan ketegangan yang terjadi dimasyarakat sampai berkubu-kubu, jangan sampai konflik ini berkepanjangan,” ungkapnya

Tuan Guru Ibnu Halil menyarankan agar nama bandara tidak dirubah. Ia lebih setuju tetap dinamakan BIL karena beberapa hal pertimbangan, pertama, nama BIL sudah ada nama daerah Lombok yang mewakili berbagai macam suku masyarakat Lombok.

“Saya lihat tidak semua nama pahlawan dipakai sebagai nama bandara ditempatnya. Saya contohkan Bandara Yogyakarta yang tidak menggunakan nama pahlawannya, kita tahu betapa terkenal perjuangannya Sultan Hamengkubuwono namun tidak menggunakan nama beliau di nama bandara,” tuturnya

Menurutnya, dengan adanya nama daerah dalam penamaan bandara juga menurut anggota DPD RI ini sebagai ajang mempromosikan daerah tersebut di dunia internasional. Sehingga Dunia akan mengenal Lombok juga karena penyebutan nama bandara.

“Jadi tetapkan saja. Jangan dirubah,” cetusnya

Tidak harus nama pahlawan menjadi nama dibandara. Karena itu bukan cara penghormatan kepada beliau sebagai pahlawan nasional dan tidak pas nama bandara jika dilihat aktivitas-aktivitas masyarakat yang datang dan pergi melalui bandara tersebut.

“Janga sampai kekharismatikan beliau hilang karena penamaan dibandara. Itulah alasan kami menyetujui untuk ditetapkan nama bandara adalah BIL,” tandas Tuan Guru Halil

DPD RI Dapil NTB juga meminta Gubernur harus bisa menampung aspirasi masyarakat yang tidak setuju pergantian nama bandara, tidak hanya melihat dari sisi sebagian saja dan mengambil keutusan dengan seadil-adilnya tanpa ada konflik berkepanjangan.

“Kami minta Gubernur segera memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas hal ini, melibatkan Ormas Islam seperti NU, NW, Muhammadiyah. Kami akan mendukung itu, selama tidak ada konflik dimasyarakat,” imbuhnya

Ditambahkannya, DPD RI akan bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas tentang putusan pergantian nama BIL, mengingat keputusan itu masih terjadi pertentangan di daerah.

“Kami akan segera menemui Kemenhub untuk membahas hal itu,” kata Tuan Guru Halil menambahkan (red)