Patompo Reses Di Sejumlah Desa Di Dapil 8, Warga Keluhkan Banyak Persoalan

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, TGH Patompo Adnan melaksanakan reses di sejumlah desa di Dapil delapan (8) Lombok Tengah yang meliputi wilayah Praya Barat Daya, Praya Barat, Pujut, Jonggat, Pringgarata hingga Praya Timur.

Ia menyerap aspirasi tidak hanya menyasar pada sektor tertentu, namun menyeluruh setiap sektor yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di sektor pertanian misalnya yang berimplikasi kepada permasalahan sosial. Warga masyarakat disejumlah Desa masih mengeluhkan pada permasalahan kekeringan yang melanda.

“Masyarakat menginginkan agar pemerintah segera mengambil sikap, memberi solusi terhadap kebutuhan air bersih bagi warga terdampak seperti membuat sumur bor dan sebagainya,” ujar Patompo kepada MetroNTB.com, Jum’at 8 November 2019.

Dikatannya, masyarakat di sejumlah desa dengan mayoritas penduduk sebagai petani ini, juga menyebutkan jika cuaca ekstrim kekeringan sangat mempengaruhi produktivitas petani di ladang.

Tokoh masyarakat setempat menilai, dengan anggaran pertanian yang ditingkatkan sejatinya para petani mendapatkan pendampingan, agar kedepan petani cepat merespon perubahan iklim sehingga produktivitas hasil pertanian tetap stabil.

“Saat ini Gubernur NTB mencanangkan industrialisasi pertanian, dimana hasil panen diolah didaerah. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menaikkan kualitas dan daya saing dalam jual beli hasil komoditas pertanian,” kata Patompo

Hal lain yang juga menjadi masukan serius, lanjutnya yakni kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di desa setempat.

Seperti penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang selalu disebut-sebut salah sasaran.
Masyarakat di beberapa desa menyebutkan jika PKH yang disalurkan pemerintah juga dinikmati oleh warga mampu (kaya).

Ironisnya hal itu juga berlaku terhadap program pemerintah bagi warga miskin lainnya, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program kesejahteraan rakyat lainnya.

”PKH ini menurut informasi masyarakat desa salah sasaran. Katanya ada warga yang masuk katagori kaya (mampu) mendapatkan PKH juga. Tidak adil katanya, yang semestinya berhak tetapi tidak dapat, demikian pula dengan KIS,  KIP, dll,” ungkap Patompo

Selain kebijakan tentang PKH, warga desa setempat juga mengeluhkan tentang naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Disisi lain, program jaminan sosial masyarakat ini juga tidak ramah terhadap pasien, khususnya pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan kelas 3 di daerah.

”Masukan dari warga desa bahwa BPJS ini perlu ditinjau ulang kebijakannya karena mencekik rakyat. Adanya perlakuan berbeda atau diskriminatif oleh pihak rumah sakit khususnya bagi pasien dengan BPJS kelas 3. Perlakuan tidak ramah yang membuat pasien kecewa,” cetusnya

Dari sektor pendidikan, kata Patompo pemerintah daerah mendapatkan masukan baik dari warga masyarakat. Yakni pentingnya perhatian lebih terhadap keberadaan sekolah swasta yang juga mendukung terciptanya mutu dan kualitas pendidikan bangsa.

Warga meminta agar Pemda memberikan dukungan terhadap pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Al-Quran dari yayasan atau swasta.

“Reses kali ini juga menghimpun masukan tentang lemahnya perhatian pemerintah terhadap mereka para guru ngaji di kampung. Demikian juga dengan keberadaan para ulama yang juga turut berperan terhadap kualitas pendidikan bangsa,” tuturnya

Patompo juga menyampaikan masukan warga desa, tentang peran pemuda yang dirasa perlu mendapatkan perhatian dari Pemda. Karena, selama ini menurut warga yang ditemui, pemuda potensial yang sejatinya menjadi tulang punggung keluarga justru banyak menganggur tidak bekerja.

Minimnya lapangan kerja ini juga dipengaruhi karena melemahnya keberadaan Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kerajinan tenun Lombok. Para pelaku UMKM membutuhkan sebuah wadah untuk mempromosikan hasil kerajinan tenunnya.

Kemudian juga bimbingan serta pendampingan untuk melakukan distribusi sehingga UMKM terus tumbuh dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas.

“Terkait permodalan kami sudah sampaikan bahwa NTB syariah siap menjadi mitra pengusaha, dan juga pembiayaan untuk UMKM atau lainnya,” urainya

Terlebih saat ini juga penerbangan langsung Lombok-Australia, yang tentunya menjadi salah satu aspek pendukung peningkatan perekonomian NTB, khususnya untuk investasi. Bahkan saat ini kapal pesiar mewah sudah mulai bersandar di NTB, yang artinya peluang pasar internasional itu sudah terbuka bagi pelaku usaha.

Lebih khusus, program pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih melalui program Zero Waste juga tak luput dari kritikan warga desa. Pasalnya program tersebut belum dilaksanakan dengan baik ditingkat desa. Seperti salah satunya di desa Mujur karena alasan tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah sehingga sampah – sampah itu masih berserakan.

“Program Zero Waste ini belum dilaksanakan dengan baik didesa Mujur. Masyarakat tidak memiliki TPA sehingga sampah banyak berserakan,” ucapnya.

Aspirasi positif itu tentunya menjadi masukan yang dihimpun Patompo untuk dituangkan dalam program kerja dan dibahas dalam paripurna persidangan nanti.

Berangkat dari aspirasi warga masyarakat desa, politisi senior Partai Keadilan Sosial ini menilai positif sebagai wujud kepedulian masyarakat tentang perkembangan dan kemajuan daerah.

“Untuk jalur pemasaran hasil produksi masyarakat,  saat ini Gubernur NTB sudah membuka jalur transportasi barang melalui pelabuhan di Sumbawa rute Surabaya-Sumbawa, ini untuk memperlancar arus barang, agar lebih efisien atau menghemat biaya transportasi,” kata Patompo menambahkan (aNd/Mn)