Kunjungi Sejumlah Ponpes Di Dompu, Guru To’i Dorong Perda Pesantren Segera Terealisasi

Dompu, MetroNTB.com – Anggota DPRD NTB fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Akhdiansyah mengunjungi sejumlah lembaga pendidikan pesantren saat melaksanakan reses sejak 3 hingga 10 November 2019, di Kabupaten Dompu.

Adapun Ponpes NW Abdul Qadir Jaelani Nangakara, Ponpes Zainul Wathoni Sorinomo Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu

Aktivis kemanusiaan yang akrab disapa Guru To’i mengaku prihatin setelah melihat langsung kondisi pesantren, baik gedung maupun sarana prasarana penunjang kegiatan belajar.

“Di pesantren banyak anak bangsa yang membutuhkan pendidikan yang layak, tapi dari sisi bangunan gedung maupun fasilitas penunjang masih sangat memprihatinkan,” ungkapnya

Menurutnya, kondisi tersebut tentu menunjukkan masih terjadinya ketimpangan perhatian pemerintah, terutama pemda Provinsi maupun kabupaten/kota antara lembaga pendididikan negeri dan swasta.

“Solusi atas kondisi tersebut, selain UU pesantren yang telah ditetapkan DPR RI bersama pemerintah pusat. Kami mendorong peraturan daerah (Perda) pesantren sebagai turunan diharapkan segera terealisasi,” tegas Guru To’i

Dikatakannya, Perda nantinya semakin memperkuat keberadaan UU Pesantren. Melalui Perda tersebut diharapkan tidak ada lagi ketimpangan antara lembaga pendidikan negeri dengan pesantren, baik anggaran maupun fasilitas didapatkan semua sama.

“DPRD NTB sekarang ini sedang mengupayakan Perda pesantren bisa segera terbentuk, dimana melalui Perda tersebut pesantren akan di fasilitasi setara dengan sekolah umum lain,” katanya

Guru To’i bertekad memperjuangkan Perda pesantren bisa segera terbentuk dan akan fokus pesantren, karena kami tau betul apa dan bagaimana pesantren.

“Saya yakin nantinya pesantren akan lebih maju dari sekolah umum, karena pesantren memiliki dua kekuatan, kekuatan swadaya dan jaminan anggaran dari pemerintah. Pesantren tidak kalah dalam melahirkan tokoh dan pemimpin hebat,” tandasnya

Mantan aktivis PMII juga mengingatkan jangan sampai nanti ada Perda yang menjamin lembaga pendidikan pesantren secara anggaran, lantas menghilangkan kekuatan swadaya.

“Kekuatan swadaya harus dipertahankan sebagai ciri khas pesantren,” katanya menambahkan (red)