Kader NU Kunjungi Ponpes NW Abdul Qadir Jaelani Nangakara Dompu

Foto : Kader Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Anggota DPRD NTB fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat Akhdiansyah mengunjungi sejumlah Pondok Pesantren NW Abdul Qadir Jaelani  Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Rabu 6 November 2019 (MetroNTB/Ist)

Dompu, MetroNTB.com – Kader Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Anggota DPRD NTB fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Akhdiansyah mengunjungi sejumlah Pondok Pesantren NW Abdul Qadir Jaelani  Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Rabu 6 November 2019.

Guru To’i sapaan akrabnya mengaku prihatin melihat kondisi Ponpes, baik gedung maupun sarana prasarana penunjang kegiatan belajar.

“Di Ponpes ini banyak anak bangsa yang membutuhkan pendidikan yang layak, tapi dari sisi bangunan gedung maupun fasilitas penunjang masih sangat muda,” ungkapnya

Menurut mantan aktivis PMII ini mengatakan, kondisi ini menunjukkan masih terjadinya ketimpangan perhatian pemerintah, terutama Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lembaga pendididikan negeri dan swasta seperti pesantren.

“Sebagai solusi atas kondisi ini, selain UU Pesantren yang telah ditetapkan DPR RI bersama pemerintah pusat. Peraturan Daerah (Perda) Pesantren sebagai turunan diharapkan bisa segera terealisasi,” kata Guru To’i

“Perda nantinya semakin memperkuat keberadaan UU Pesantren, sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara lembaga pendidikan negeri dengan pesantren, baik anggaran maupun fasilitas didapatkan semua sama” katanya.

Dikatannya, DPRD NTB sekarang ini sedang mengupayakan Perda pesantren bisa segera terbentuk, dimana melalui Perda tersebut pesantren akan di fasilitasi setara dengan sekolah umum lain.

Sebagai anggota DPRD yang lahir dan pernah mengenyam pendidikan di pesantren, dirinya bertekad  memperjuangkan Perda pesantren agar segera terbentuk dan akan fokus untuk pesantren.

“Kami tau betul apa dan bagaimana pesantren. Saya yakin nantinya pesantren akan lebih maju dari sekolah umum, karena pesantren memiliki dua kekuatan, kekuatan swadaya dan jaminan anggaran dari pemerintah. Pesantren tidak kalah dalam melahirkan tokoh dan pemimpin hebat,” tegas Guru To’i

Meski demikian, lanjutnya jangan sampai juga nanti karena ada Perda yang menjamin lembaga pendidikan pesantren secara anggaran, lantas menghilangkan kekuatan swadaya.

“Kekuatan swadaya harus dipertahankan sebagai ciri khas pesantren,” tandasnya

Sementara, Ketua Yayasan Pondok Pesantren NW Abdul Qadir Jaelani  Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu sangat bangga atas kedatangan Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah.

“Memang selama ini tidak pernah di kunjungi oleh DPRD. Selain itu, kami mendengar Bapak Akhdiansyah sangat fokus di isu pendidikan, khususnya lembaga pendidikan pesantren,” ucapnya

Diungkapkannya, mengingat kondisi di Ponpes baik dari sisi bangunan gedung maupun fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar masih jauh dari harapan.

“Semoga kiranya bisa dibantu untuk pengadaan fasilitas IT, infrastruktur bangunan dan ruang lab, bangunan asrama pondok tidak layak dan dibangun murni dari swadaya masyarakat, termasuk kekurangan buku agama,” imbuhnya (red)