Gubernur NTB Ingatkan Pentingnya Keterbukaan Informasi

Foto : Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) menggelar dialog dengan seluruh kepala desa, lurah, camat serta Kepala SMA/SMK Se-NTB di Hotel Lombok Raya, Kamis 7 November 2019

Mataram, MetroNTB.com – Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) menggelar dialog dengan seluruh kepala desa, lurah, camat serta Kepala SMA/SMK Se-NTB di Hotel Lombok Raya, Kamis 7 November 2019

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) itu merupakan rangkaian kegiatan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019.

Dalam kesempatan tersebut Bang Zul sapaan akrabnya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Desa desa di NTB ini akan terpacu pembangunannya apabila masyarakat dapat mengakses informasi yang ada.

“Masyarakat kita semakin banyak bertanya. Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja,” ujarnya

Sementara, Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Hendriadi mengatakan, kegiatan Gebyar GBiP dan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB.

Kegiatan itu lanjutnya menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik  se-NTB. Terdiri dari 303 kepala sekolah dan 158 kepala Puskesmas dan 1.100 kepala desa dan lurah.

“Kegiatan ini bertujuan membumikan keterbukaan informasi,” katanya seraya menegaskan desa, sekolah, puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat dengan informasi.

Ia berharap, gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, NTB Gemilang dapat terwujud dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Advokasi KI Pusat, Wafa Patria Uma, mengatakan kehadiran masyarakat dalam gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi. Sebab, hak masyarakat untuk tahu merupakan layanan dasar, selain pendidikan dan kesehatan.

Dengan keterbukaan informasi lanjutnya, akan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan. Seperti permasalahan kesehatan dan pendidikan.

“Desa dapat membuat PPID sendiri, sehingga desa mempunyai hak untuk urus diri sendiri,” tuturnya

Karena itu, KI dapat memberikan panduan tentang layanan informasi publik serta memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi

“Informasi bisa mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” katanya menambahkan (Hms/*)