Komitmen Zul-Rohmi Wujudkan Open Government Harus Didukung Data

Mataram, MetroNTB.com – Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi mengungkapkan bahwa data yang valid dan terverifikasi merupakan salah satu syarat utama untuk mendukung pembangunan melalui open government atau pemerintahan yang terbuka, termasuk di NTB.

“Dengan adanya basis data yang terjamin kredibilitasnya, maka banyak persoalan di NTB yang bisa diselesaikan,”

Mantan Irbansus Inspektorat NTB itu menerangkan bahwa Pemprov NTB saat ini memang tengah fokus pada keterbukaan data serta validasi dan verifikasi data.

“Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Dr H Zulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah (Zul-Rohmi) open government itu harus didukung data,” ujarnya.

Dicontohkan Gede seperti penyusunan rencana industrialisasi ataupun penanganan kemiskinan di NTB yang tidak akan tepat sasaran jika tidak diimbangi dengan sumber data yang jelas.

Dengan kesadaran tersebut, Pemprov NTB saat ini juga tengah mengupayakan program NTB satu data yang pada akhirnya merujuk Peraturan Presiden (Perpres) 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia.

“NTB satu data memang lahir sebelum Perpres 39. kita akan lakukan penyesuaian. Di NTB satu data ini bukan hanya jumlah data itu yang menjadi targert kita, tapi data yang disajikan berkualitas,” terang Gede

Untuk itu Diskominfotik NTB telah menginisiasi lahirnya Forum Data dimana pembinaan pengelolaan data diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) NTB.

Melalui Forum Data tersebut, Gede menerangkan pihaknya mengharapkan adanya kesamaan indikator dan format penyusunan di masing-masing produsen data.

“Dalam hal ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki program dan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan,” cetusnya

Seluruh data tersebut selanjutnya akan diproses di satu tempat melalui Wali Data, yaitu Diskominfotik NTB melalui Bidang Statistik Sektoral.

Diterangkannya, saat ini basis data NTB memang masih membutuhkan pembenahan, dalam artian validasi dan verifikasi ulang.

“Sekarang ini kemungkinan data tumpang tindih itu masih ada,” katanya

Untuk itu, Forum Data NTB juga telah menyusun SOP untuk melakukan pengujian data yang ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2019 mendatang.

“Kita ingin data yang dikeluarkan itu betul-betul data yang baik, sehingga tidak ada duplikasi data maupun overlapping (tumpang tindih),” tandas Gede

Terkait keterbukaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB saat ini, kata Gede menunjukkan persentase yang baik. Jika diukur dari aduan yang diterima Komisi Inforamsi NTB saja, untuk 2019 hanya diterima dua buah aduan yang pada tahun 2015 bisa mencapai belasan aduan.

“Hal itu disebut menunjukkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi dari pemerintah,” terangnya

Hal tersebut mengikuti beberapa kanal informasi yang disiapkan Pemprov NTB saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seperti program Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, aplikasi NTB Care, situs NTB Satu Data, serta seluruh perangkat informasi dan kontak yang ada di seluruh OPD.

“NTB Care saja menerima 900 lebih aduan untuk tahun ini. Artinya masyarakat memang butuh data dan informasi dengan cepat. Bukan lagi dengan model yang lama harus bersurat ke dinas dan segala macam,” tukasnya

Ditambahkan, dengan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang mulai dibangun, maka keberadaan data yang kredibel menjadi tugas utama dari masing-masing OPD untuk kemudian disatukan dalam NTB satu data.

“Dengan begitu, informasi dan data dapat segera disalurkan ke masyarakat dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat,” kata Gede menambahkan (red)