Diskominfotik NTB : Perlu Sinergi Semua Pihak Antisipasi Keamanan Informasi

Foto : Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi saat rapat koordinasi teknis bidang persandian bersama Dinas Kominfo kabupaten/kota se NTB di Hatel Arianz, Mataram, Kamis 24 Oktober 2019.

Mataram, MetroNTB.com – Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi menegaskan perlunya sinergi semua pihak untuk mengantisipasi gangguan keamanan informasi atau kejahatan siber pada sistem informasi pemerintahan maupun layanan publik, bisnis dan penanganan area blank spot.

“Tanpa akses internet atau pembangunan infrastruktur digital yang terkoneksi yang menyentuh masyarakat,  maka pelayanan publik dan aktivitas sosial budaya dan ekonomi lainnya akan sulit diwujudkan,” tegasnya pada rapat koordinasi teknis bidang persandian bersama Dinas Kominfo kabupaten/kota se NTB di Hatel Arianz, Mataram, Kamis 24 Oktober 2019.

Karena itu, tugas dari masing-masing Dinas Kominfo kabupaten kota se-NTB dan stakeholder terkait lainnya, harus solid dan kompak sebagai benteng dalam mewujudkan keamanan informasi menuju NTB Gemilang,

“Fungsi utama dari bidang persandian adalah mengamankan informasi. Karena semua lalu lintas informasi berada di dalam jaringan internet,” kata Ariyadi

Maka, lokus pengamanannya lanjutnya selain kontens seperti hoax, bully, terorisme dan disinformasi lainnya, juga jaringan komunikasi sebagai jalur utama pertukaran data atau informasi merupakan area yang rawan terjadinya serangan-serangan siber.

“Itulah yang menjadi tugas dan fungsi semua bidang persandian,” tandasnya

Dikatakannya, pihaknya kini tengah mempersiapkan pembentukan tim keamanan siber daerah atau tim yang diberi nama NTB-Compunter Security Incident Response Team (NTB CSIRT) untuk meningkatkan keamanan informasi daerah.

“Nantinya, tim keamanan siber ini, akan melibatkan seluruh kabupaten/kota se-NTB,” tuturnya

“Tentu harus disiapkan dukungan SDM yang memiliki  skill di bidang IT, sehingga mampu melakukan pemulihan jika terjadi serangan atau gangguan pada sistem informasi Pemerintah Daerah,” lanjutnya

Foto : Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi (paling kiri) saat rapat koordinasi teknis bidang persandian bersama Dinas Kominfo kabupaten/kota se NTB di Hatel Arianz, Mataram, Kamis 24 Oktober 2019 (MetroNTB/Diskominfotik)

Ditambahkanya, untuk mendukung keamana informasi, terdapat beberapa kabupaten/kota di NTB yang sudah mulai menerapkan sertifikat elektronik/sertifikat digital. Yakni sistem yang secara otomatis menvalidasi keaslian dokumen dan sertifikasi.

“Sertifikat layanan ini harus memenuhi standar keamanan informasi sesuai ketentuan undang-undang berlaku,” imbuhnya

Mantan Irbansus Inspektorat NTB  itu juga menyinggung masalah area blank spot yang masih cukup banyak di wilayah NTB. Sekitar 120 area tanpa sinyal yang menjadi atensi pemerintah pusat, daerah bahkan kabupaten kota.

“Terutama di desa-desa terpencil. Baik  itu desa yang berada di pulau Lombok maupun Sumbawa,” kata Ariyadi

Oleh karena itu, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kominfo agar dapat menyediakan infrastruktur telekomunikasi demi terwujudnya NTB bebas blank spot (red)