APPM Minta Kepala BPN NTB dan KLU Di Pecat, Ini Alasannya !

Foto : Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM NTB) menggelar aksi di depan Kantor BPN NTB, Rabu 30 Oktober 2019 (MetroNTB/Man)

Mataram, MetroNTB.com – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM NTB) menggelar aksi di depan Kantor BPN NTB, Rabu 30 Oktober 2019.

Koorditor Aksi Ahmad Fadaullah menyampaikan bahwa BPN sebagai lembaga negara yang diberikan tugas dan kewenangan untuk memberikan pelayanan yang adil dan transparan di bidang pertanahan.

“Sebagai yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, khususnya PP No. 24 tahun 2007 tentang pendaftaran tanah,” ujarnya

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, terang Fadil BPN dilarang untuk melakukan peralihan hak, pemecahan, dan tindakan administrasi apapun atas tanah yang masih dalam sengketa, hal ini dikarenakan sebelum mengijinkan dan/atau melakukan pemindahan hak atau pemecahan terhadap sertifikat yang dimiliki oleh seseorang.

“BPN hasuslah memastikan bahwa sertifikat atas tanah objek tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun,” tegasnya

Fadil mengatakan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menghargai hak-hak pihak lain yang sedang memperjuangkan haknya melalui jalur konstitusional yang disiapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukannya. APPM NTB menduga BPN NTB dan BPN Kabupaten Lombok Utara diduga telah dengan sengaja melanggar ketentuan hukum yang telah mengatur mengenai mekanisme pendaftaran tanah.

“BPN NTB dan Lombok Utara sangat gegabah melakukan tindakan peralihan hak dan atau pemecahan sertifikat atas tanah yang sedang bersengketa di pengadilan,” teriak Fadil dalam orasinya

Ditegaskannya, tindakan BPN NTB dan BPN Lombok Utara tersebut telah melanggar aturan hukum dalam melakukan peralihan hak atas tanah yang sedang bersengketa.

“Patut diduga telah dilakukan melanggar hukum dengan adanya intervensi dari salah satu pihak yang mengajukan permohonan. Ini sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang merupakan bagian dari tindakan korupsi,” tuding Fadil

Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh BPN NTB dan Lombok Utara, tentu telah menceredai rasa keadilan di masyarakat, dan telah merusak citra BPN sekaligus telah melanggar ketentuan yang digariskan oleh pemerintah RI di indang pertanahan.

“Kami khawatir, jika birokrasi BPN Lombok Utara dan BPN NTB ini tidak dirubah dan tidak dilakukan audit dan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang, maka gurita mafia pertahanan di BPN ini akan merusak tatanan kehidupan di masyarakat kita khususnya di bidang pertanahan,” cetusnya

Terkait dengan hal tersebut pihaknya meminta kepada aparatur kepolisian, kejaksaan dan KPK agar segera untuk melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap kinerja BPN KLU dan BPN NTB terkait dengan adanya kasus pemecahan atau peralihan hak atas tanah yang masih bersengketa di pengadilan.

“Kami minta Presiden Jokowi dan Menteri BPN untuk memberikan sanksi tegas dan memecat kepala BPN provinsi NTB, Kepala BPN kabupaten Lombok Urata beserta oknum ASN di kantor BPN yang patut di duga telah menjadi makelar kasus dalam proses peralihan hak/pemecahan sertifikat yang masih dalam sengketa tersebut,” imbuhnya

Sementara, Kabid Sengketa BPN NTB, Asuh Suahman, mengatakan pada prinsipnya BPN tidak akan melakukan tindakan jika objek tanah masih dalam sengketa.

“Prinsipnya kita melakukan pelayanan terbaik pada masyarakat. Saat ini proses di pengadilan. Kita tidak bisa melayani salah satu pihak jika masih berproses di pengadilan,” ucapnya.

BPN kayanya, akan melanjutkan proses atau kerja mereka ketika sengketa sudah selesai. “Apabila sudah tidak ada sengketa dan sudah clear and clean maka proses akan kita lanjut, tapi selama belum selesai, ada gugatan seperti di Lombok Utara, tidak mungkin kita lakukan proses,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini buku tanah yang menjadi dokumen autentik telah diamankan BPN dan diberi catatan masih dalam sengketa.

“Dalam buku tanah kita amankan dan (dicatat) masih ada dalam sengketa. Kalau dicatat tidak akan terjadi pelanggaran dan kecolongan. Karena dasarnya di buku tanah,” pungkasnya (red)