Sukseskan Revitalisasi Posyandu, 30 Ribu Kader Disertifikasi

Foto : Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi saat memimpin Rapat Koordinasi dengan OPD terkait lingkup Provinsi NTB, tentang program Revitalisasi Posyandu se-NTB, di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Rabu 18 September 2019.

Mataram MetroNTB.com – Untuk mensukseskan program revitalisasi posyandu, pemerintah provinsi (Pemprov) NTB siapkan 30 ribu kader posyandu bersertifikat.

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah gembira dengan adanya 30 ribu kader Posyandu yang sudah terlatih di NTB. Mereka harus segera diberikan sertifikasi. Dari total 30 ribu kader terlatih, semula yang dianggarkan untuk serifikasi hanya 2.500 kader saja.

“Namun, saya minta Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk menganggarkan semuanya, sehingga 30 ribu kader Posyandu terlatih diberikan sertifikasi tahun ini,” ujar Wagub yang didampingi Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi, M.Si, saat memimpin Rapat Koordinasi dengan OPD terkait lingkup Provinsi NTB, tentang program Revitalisasi Posyandu se-NTB, di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Rabu 18 September 2019.

Menurutnya, percepatan sertifikasi terhadap kader-kader posyandu terlatih di NTB, merupakan langkah untuk mensukseskan program revitalisasi Posyandu di seluruh desa dan kelurahan se-NTB.

“Saya berharap dengan adanya sertifikasi terhadap kader-kader yang telah terlatih tersebut, program ini akan berjalan dengan baik sesuai yang telah ditargetkan pada tahun 2023,” katanya

Wagub mengatakan, saat ini Posyandu selalu identik dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak saja. Namun dengan adanya program unggulan revitalisasi posyandu, fungsi dari keberadaan posyandu di tingkat desa dan kelurahan semakin diperluas dengan fungsi edukasi dan penanganan masalah sosial masyarakat.

Selain itu, Wagub juga meminta OPD terkait, untuk mengambil perannya masing-masing dalam upaya mensukseskan program strategis tersebut.

“Dengan memberikan ide-ide terbaik untuk kemajuan Posyandu di NTB,” imbuhnya

OPD diminta untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, misalnya dengan menyebarkan konten-konten yang menarik. Konten seperti video-video menarik dan lucu yang mampu membangkitkan minat dan memberikan edukasi.

“Sehingga masyarakat gampang memahami terkait apa itu program revitalisasi Posyandu di NTB,” kata Wagub.

Ia menjelaskan, langkah itu sangat penting untuk dilakukan. Karena selama ini keberadaan Posyandu di tingkat desa dan kelurahan di NTB, hanya dipahami sebatas pelayanan kesehatan ibu dan anak saja.

“Akan tetapi, dengan program revitalisasi ini, posyandu akan menjadi tempat pelayanan kesehatan bagi lansia dan pusat edukasi masyarakat serta penanganan masalah sosial lainnya di tingkat desa,” tuturnya

Wagub juga berharap, dengan adanya fungsi edukasi tersebut, Posyandu bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat, baik masalah kesehatan, lingkungan, dan mitigasi bencana.

“Dengan demikian, maka tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk selalu menjaga kesehatan, memelihara lingkungan dan tanggap bencana akan semakin tinggi,” tandasnya

Selain itu, melalui program revitalisasi Posyandu tersebut, masalah – masalah sosial masyarakat mampu diatasi.

Diharapkan dengan langkah strategis ini, maka fungsi dari Posyandu juga akan menjadi pusat ketahanan keluarga dan pengentasan kemiskinan di NTB.

Sementara itu, Pejabat Sekda NTB, H Iswandi menambahkan, pentingnya sinergitas dalam mendukung suksesnya program revitalisasi Posyandu di NTB. Seperti sinergi dari segi dukukungan anggaran antara pemerintah Desa, Kabupaten dan Provinsi.

Selain itu, OPD terkait juga diminta untuk memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam upaya mensukseskan program tersebu.

Terutama DPMPD yang memiliki hubungan langsung dengan Pemerintah Desa, untuk mengambil peran strategis dalam memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan SDM aparatur Desa, termasuk Kader Posyandu.

Untuk itu, ia meminta Desa untuk selalu melakukan pemutahiran data, melalui musyawarah desa, sebelum dilakukan input data oleh kabupaten/kota, sebagai acuan di tingkat provinsi dan pusat.

“Saya berharap, dengan adanya update data di tingkat desa melalui musyawarah desa, singkronisasi antara data di tingkat kabupaten/kota dan provinsi berjalan dengan baik,” pungkasnya (*)