Dinilai Amburadul, PDIP NTB Tolak APBD 2020

Foto : Ketua PDIP NTB H Rahcmat Hidayat (tengah) (MetroNTB/Man)

Mataram, MetroNTB.com – Pembahasan APBD Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2020 dinilai amburadul. Pembahasannya sangat singkat tidak berkualitas.

Ketua DPD PDIP NTB, H Rachmat Hidayat mengatakan banyak sekali masalah dalam APBD NTB 2020.

“Sikap PDIP menolak RAPBD yang diajukan Pemerintah Daerah NTB,” ujarnya di Kantor DPD PDIP NTB di Jalan Lingkar, Jum’at 30 Agustus 2019

Dikatannya, RAPBD yang diajukan Pemda NTB beberapa kali perubahan angka-angka, cara membahas tidak transparan, pejabat yang diajak tidak kredibel.

“Paling utama pembahasan mendadak dengan waktu singkat, kedua melanggar tata tertib,” katanya

Rahcmat mengaku heran saat Gubernur NTB Zulkieflimansyah membacakan RAPBD, justru di hari yang sama dilakukan pemandangan umum oleh fraksi. Ini justru aneh karena pemandangan umum dilakukan super cepat yang diindikasikan tanpa dipelajari terlebih dahulu RAPBD tersebut.

“Yang dibacakan Gubernur tidak sesuai dengan postur APBD. Ini ada apa jangan kita dianggap bodoh,” sesalnya

Dirinya mengaku telah ditelepon  Gubernur NTB untuk bertanya soal pembahasan APBD perubahan tersebut, namun jawaban Gubernur NTB menurutnya sangat mengecewakan.

“Zul telpon, saya katakan APBD-mu amburadul, dia jawab saya enggak tahu bang. Seorang gubernur menjawab tidak tahu ini jangan main-main. Itu akibat dari salah menetapkan orang yang tidak sesuai kompetensinya. Ini sangat berbahaya apalagi dibahas kucing-kucingan,” tandasnya.

“Apanya yang gemilang. Tidak usah kita tagih janji 100 hari, satu tahunnya enggak ada,” cecarnya.

Rachmat mensinyalir ada politik adu domba yang dilakukan Gubernur NTB Zulkieflimansyah terhadap gubernur pendahulunya. Ada kebijakan pendahulunya yang dihilangkan.

“Dduga ada politik adu domba yang menghilangkan kebijakan pendahulu. Dia lupa pendahulunya punya pengikut,” tegasnya.

Dia menantang agar APBD 2020 untuk dibedah bersama rakyat. Dia juga akan melaporkan masalah tersebut pada Menteri Dalam Negeri.

“Saya akan sampaikan Menteri Dalam Negeri karena tidak mengikuti aturan,” serunya.

Rachmat mengatakan mestinya yang diajukan perhatian lebih pada APBD adalah penanganan gempa Lombok, bukan semata soal pendidikan.

“Akibat gempa saja belum bisa selesai, kok macem-macem,” ucapnya.

Sementara, Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP, Ruslan Turmudzi mengatakan PDI-P tidak bertanggungjawab pada APBD 2020.

“Pembahasan APBD sangat bermasalah dan melanggar Peraturan Dalam Negeri,” pungkasnya (Mn/01)