Refleksi Kritis Kepemimpinan IDP-Dahlan

Mataram, MetroNTB.com – Sejak 2016, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda) dan Wakil Bupati Bima H. Dachlan M. Noer (H. Dahlan) di lantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bima Periode 2015-2020. Keduanya berencana menggenjot pembangunan daerah, baik memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima.

Dalam pembangunan tersebut, IDP-Dahlan memiliki grand design yang tertuang dalam visi Bima Ramah sebagai penujuk jalan ke mana arah Kabupaten Bima sehingga mencapai tujuannya.

Visi Pemerintah Kabupaten Bima “Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah, yaitu Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal.

“Dari lima (5) visi yang di canangkan pada tahun 2015 lalu kita harus mengevaluasi bersama itu lebih ilmiah, saya rasa karena selama ini tidak ada diskursus ilmiah selama 4 tahun kepemimpinan IDP-Dahlan,” kata aktivis muda desa monta Sahrul Ramadhan Amry

Dirinya mulai dari poin pertama Meningkatkan masyarakat yang berkualitas melalui penerapan nilai-nilai “religius” dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Seharusnya ada aspek kelanjutan untuk meningkatkan kualitas religius itu, pemerintah mestinya membuat terobosan baru Perda/Perbub seperti pagi mengaji mulai dari Sekolah Dasar sampai sekolah Menengah, atau dengan metode lain agar meningkatkan nilai-nilai religius itu.

Poin kedua mewujudkan masyarakat yang “aman” tertib dan nyaman dengan mengedepankan penegakan supermasi hukum. ada beberapa konflik horizontal, narkotika dll yang terjadi di kabupaten bima pemerintah harus mengkaji apa faktor pemicu konflik tersebut, itulah idealnya pemimpi karena konflik yang terjadi sesudah visi “aman” itu di gagas artinya ada konsep untuk menetralisir konflik tersebut.

“Lalu apa penyebab dari faktor tersebut, itulah yang di pikirkan oleh pemerintah,” cetus Arul sapaan akrabnya

Poin ketiga, meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Makmur” bima yang pada umumnya mayoritas petani pemerintah seharusnya mengambil kebijakan untuk keberlanjutan petani, seperti petani garam merasa harga garam mentah yang diproduksi oleh para petani di NTB, khususnya di Kabupaten Bima, sangatlah rendah dipasaran berkisar Rp500-Rp1000 per kilogram.

“Dan pasaran harga garam mentah itu sangatlah rendah untuk para petani garam mentah kita. Dan tentu hal ini tidak akan mampu menaikan tingkat kesejahteraan para petani garam. Disinilah pemerintah menetapkan harga HET garam mentah itu berkisar Rp 2000 per kilogram,” terangnya

“Dengan harga yang dipatok sekian, maka para petani kita bisa mendapatkan keuntungan sehingga bisa menaikan taraf kesejahteraan para petani garam,” lanjut Arul

Kewenangan penetapan harga HET garam mentah ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah. “Ini domainnya Kementerian Perdagangan dan Bulog,” cetusnya

Lalu bagaimana dengan petani bawang kita ?

Meskipun komoditas ini belum di tentukan oleh pemerintah pusat HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Dilematisnya komoditi bawang merah ini masuk dalam katagori sayur-sayuran. Berbeda seperti jagung, dan kedelai yang memiliki harga pembelian pemerintah (HPP). “Pemerintah daerah harus mengusulkan HPP itulah peran Pemda,” imbuhnya

Poin ke empat “Amanah” Meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggungjawab melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti melakukan evaluasi terhadap program SKPD. Salah satunya belanja pegawai yang terlalu banyak untuk pembelian barang dan jasa.

“Apakah itu habis terpakai atau tidak, jangan sampai copy paste APBD. Itu yang harus dievaluasi oleh BUPATI,” tanya Arul

Poin terakhir Membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing “Handal” Menurut UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”).

IPM Kabupaten Bima tahun 2017 tercatat sebesar 65,01 yang berarti meningkat 0,86 poin dibandingkan tahun 2016. Berdasarkan kategori pengelompokkan UNDP, capaian IPM Kabupaten Bima termasuk dalam kategori sedang.

Angka ini berada di atas angka Provinsi Nusa Tenggara barat dengan selisih 1,57 poin dan menempati urutan ketujuh di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Bma Tahun 2017 sebesar 65,40 meningkat sebesar 0,37 poin di banding tahun 2016, angka harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,01 poin dari sebesar 13,25 tahun 2016 menjadi 13,26 tahun 2017, angka rata-rata lama sekolah tahun 2017 meningkat sebesar 0,13 menjadi sebesar 7,58, dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan pada tahun 2017 sebesar 8 juta meningkat dari 7,5 juta tahun 2016. Sumber (bimakab.bps.go.id).

Bagaimana kita berbicara kemajuan, mandiri dan berdaya saing sedangkan IPM kita rendah. Pemerintah harus malu dengan IPM urutan ke 7 dari 10 kota, kabupaten di NTB. Terang aktivis muda itu.

Menyalahkan.

sahrul mengatakan langkah Bupati bima kelihatan terlalu sibuk mondar mandir keluar daerah bahkan ke luar negeri

“Mestinya Bupati bima harus fokus urus program untuk masyarakat-lah. Jangan dulu keliling, apa juga kontribusi buat daerah ?

Akhir ini bupati bima bersama anaknya saudara yandi berkunjung ke unisco paris melakukan pertemuan (kerja sama antara daerah) untuk meningkatkan pariwisata kabupaten bima, lalu siapa yandi? Kenapa tidak bersama SKPD terkait? Sebagai pelaksana teknis. Semua pekerjaan itu harus memiliki kejelasan.

Kalau IDP adalah pemimpin visioner harus membangun SDM terlebih dahulu. Karena SDM itulah yang mengelola pariwisata tersebut, artinya salah satu pendukung pariwisata itu sumber daya manusia. Tegasnya.

Sahrul juga mengatakan, jangan ketika angka kemiskinan tidak bisa turun alias meningkat. Itu kesalahan dari pemimpin. mestinya pemimpin menggunakan pola pendekatan modern yang aktif mencari solusi. Jika ada kegagalan, dengan sportif mengakuinya.

“Jangan takut dikatakan gagal. Kalau begini, kapan kabupaten Bima maju. Tegas aktivis yang terkenal vokalnya itu.

Sahrul mengingatkan bupati Bima jangan terlalu lailai menjalankan roda pemerintahan, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus di selesaikan di akhir jabatan ini.

Salah satunya peningkatan infastruktur jalan dan jembatan ada 15 mega proyek kabupaten bima yang di alokasi Khusus oleh pemerintah pusat melalui DAK 2019  lewat Mentri keuangan RI. Bupati bima harus maksimal mengerjakan jangan berkerja tergantung selera,” pungkasnya (red)