NTB Terapkan “Satu Data” Sebagai Acuan Pembangunan

Foto : Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menerima jajaran Lumbung Inovasi Terkait Kerjasama Untuk Integritas  Sistem Atau Program" Satu Data NTB", di ruang kerjanya, Jum'at 12 Juli 2019 (MetroNTB/Hms)

Mataram, MetroNTB.com – Pemerintah Provisi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini telah mengembangkan sistem satu data sebagai acuan untuk menjalankan program pembangunan.

“Sistem satu data ini akan merangkum seluruh data yang ada di wilayah NTB, mulai dari tingkat RT hingga level provinsi,” tegas Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menerima jajaran Lumbung Inovasi Terkait Kerjasama Untuk Integritas  Sistem Atau Program” Satu Data NTB”, di ruang kerjanya, Jum’at 12 Juli 2019

Sistem ini merupakan kerjasama dengan Sistem yang Sedang “KOMPAK”
(Kementerian Indonesia Dan Australia) yang dikembangkan bersama dengan beberapa Kementerian

“Data ini sangat perlu bagi kita. Percuma kita keluarkan tenaga dan biaya, tapi program yang kita jalankan tidak berbasis data,” kata Wagub didampingi Plt Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi.

Ummi Rohmi sapaan akrabnya menjelaskan, dengan data yang valid, maka seluruh masalah yang ada akan tertangani dengan baik. Terutama ditangani dari hulu.

Program revitalisasi Posyandu misalnya, membutuhkan data yang akurat untuk menjalankan program itu. Begitu juga dengan program-program lain harus dirancanakan dan diimplementasikan sesuai data.

“Data itu diinput mulai dari desa. Kita berdayakan operator yang ada di sana,” ungkapnya.

Karena itu, Umi Rohmi meminta seluruh pihak untuk bersinergi, saling membantu serta mendukung seluruh program yang ada.

“Kita hilangkan ego sektoral. Tidak ada yang merasa paling penting. Semuanya penting untuk daerah dan masyarakat  kita,” imbuhnya

Sementara, Plt Kepala Diskominfotik NTB I Gede Putu Aryadi menjelaskan data yang dibutuhkan saat ini berupa data sektoral dan data dasar.

“Data sektoral berkaitan dengan program pembangunan yang ada di wilayah pemerintah provinsi,” terangnya

Sedangkan data dasar, seperti jumlah penduduk, merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik.

“Program NTB satu data ini sejalan dengan program Indonesia Satu Data,” cetusnya

“Data itu akan dikelola dalam satu portal NTB Satu Data. Hal ini akan memudahkan pimpinan dalam merencanakan, menjalankan serta mengevaluasi seluruh program yang ada,” kata Gde menambahkan (red)