Lindungi Pengusaha Lokal, NTB Tertibkan Pergub Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Keterangan Foto : Sekretaris Biro APP Setda Prov NTB, Wahyu menyerahkan simbolik salinan Perda kepada Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijah didampingi Wakil Ketua I Gapensi NTB, Eddy Sophiaan, dan Ketua Inkindo NTB, H Asmudin. (Istimewa)

Mataram, MetroNTB.com – Dalam rangka mendukung pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan usaha jasa konstruksi, sesuai Undang Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, maka Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan kebijakan yang memberi ruang bagi para pelaku jasa konstruksi di NTB meningkatkan kapasitasnya melalui kerjasama dengan pelaku jasa konstruksi luar daerah.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

“Pergub yang ditandatangani Gubernur Dr. H Zulkieflimansyah itu menempatkan NTB sebagai provinsi pertama di indonesia yang telah mengeksekusi kebijakan teknis turunan Permen PUPR Nomor 7 tahun 2019 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah,” ungkap Kepala Bagian Program Biro APP Setda Prov NTB, Wahyu Kusno saat menyerahkan secara simbolik salinan Pergub kepada Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijah didampingi Wakil Ketua I Gapensi NTB, Eddy Sophiaan dan Ketua Inkindo NTB, H Asmudin, di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis 18 Juli 2019.

Didalam Pergub tersebut, kata Wahyu diatur tentang beberapa ketentuan teknis yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan pengadaan  jasa konstruksi di NTB.

Misalnya dilihat dari besaran Harga perkiraan sendiri (HPS). Pertama, untuk paket jasa konsultansi konstruksi, nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sampai dengan Rp1 miliar disyaratkan hanya untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.

Nilai HPS di atas Rp 1 miliar sampai Rp2,5 miliar disyaratkan hanya untuk perusahaan kualifikasi menengah.
Sementara untuk Nilai HPS di atas Rp2,5 miliar disyaratkan untuk perusahaan kualifikasi besar.

Kedua, untuk paket pekerjaan konstruksi, nilai HPS sampai dengan Rp10 miliar disyaratkan hanya untuk perusahaan kualifikasi usaha kecil. Nilai HPS di atas Rp10 miliar Rp100 miliar, disyaratkan untuk usaha kualifikasi menengah.

Ketiga, untuk nilai HPS di atas Rp100 miliar disyaratkan untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Dan keempat, terkait  kewajiban KSO (Kerjasama Operasional) dan Subkontrak diatur bahwa perusahaan luar daerah Provinsi NTB yang mengikuti tender dengan risiko kecil sampai dengan sedang.

Berteknologi sederhana sampai dengan madya dengan klasifikasi menengah, wajib melakukan KSO dengan perusahaan jasa konstruksi di NTB, tegasnya.

Sedangkan bagian pekerjaan untuk jasa konstruksi yang wajib dan/atau dapat disubkontrakkan adalah pekerjaan sebagai berikut :
1. Pekerjaan dengan pagu anggaran di atas Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis). Dan, sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil.

2. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100 miliar, wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis.

3. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat yang dimaksud.

4. Penyedia tidak men-subkotrakkan seluruh pekerjaan utama. Penyedia usaha kecil tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang diperoleh (red)