APJATI NTB Dukung Pembentukan Satgas Humas Trafficking

Foto : Ketua APJATI NTB, H. Muhammadun ketika ditemui setelah menggelar pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi, Ditreskrimun Polda NTB, DPRD NTB, Senin 29 Juli 2019 (MetroNTB/Ist)

 

Mataram, MetroNTB.com – Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB dukung rencana pembentukan satgas terkait dengan  human trafficking (perdagangan orang).

“Hal ini karena kasus perdagangan manusia (human trafficking) ini kembali terjadi dan memerlukan penanganan secara serius oleh pemerintah provinsi NTB,” kata Ketua APJATI NTB, H. Muhammadun ketika ditemui setelah menggelar pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi, Ditreskrimun Polda NTB, DPRD NTB, Senin 29 Juli 2019.

Menurutnya, dengan terungkapnya kembali kasus human trafficking di NTB, maka pihak asosiasi sangat mendukung pembentukan satgas.

“Kita APJATI di NTB siap mendukung pembentukan satgas human trafficking,” tegasnya

Dikatannya, dengan adanya satgas maka  pengiriman yang dilakukan tidak sesuai prosedural maka bisa di tangani.

Selain itu, lanjut Muhammadun sosialisasi juga harus terus dilakukan hingga ketingkat paling, hal ini juga sebagai langkah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat.

“Sosialisasi juga harus dilakukan agar masyarakat lebih mengerti tentang prosedur prosedur dan juga untuk menghindari terhadap oknum oknum,” cetusnya

Tidak itu saja, Muhamadun juga meminta kepada perusahaan-perusahaan yang belum memiliki kantor cabang di NTB agar segera dibuka.

Persoalan lainnya juga berasal dari Pekerja Migran itu sendiri yaitu dimana saat berada dipenempatan namun belum lama bekerja sudah keluar.

“Ini juga menjadi persoalan PMI kita, mereka belum lama kerja namun sudah keluar, ini hampir terjadi disemua negara penempatan,” tandasnya

Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB HMNS Kasdiyono mengatakan bahwanya sangat mendukung pembentukan satgas human trafficking.

“Kami di legislatif sangat mendukung pembentukan satgas ini,” ucapnya

Karena dengan adanya satgas trafficking menjadi solusi yang dapat ditempuh untuk menekan ruang gerak dari para pelaku perdagangan manusia.

“Dimana keberadaan satgas ini dianggap sangat strategis terlebih berbagai lembaga dan institusi terkait tergabung didalamnya yang akan bergerak dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia,” imbuhnya

Ditambahkannya, gagasan-gagasan ini bukan barang baru tapi sudah lama bahkan sejak tahun 2008 pada saat terbentuknya LTSP.

“Nah sekarang ini dengan maraknya kasus perdagangan orang dimunculkan lagi wacana pembentukan satgas,” pungkasnya (red)