Produk Hukum Diharapkan Mudah Dipahami Masyarakat

Foto : Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi NTB tahun 2019, di Gedung Sangkareang Kota Mataram, Kamis (28/3)

Mataram, MetroNTB.com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah membuka Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi NTB tahun 2019, di Gedung Sangkareang Kota Mataram, Kamis (28/3)

Rapat Koordinasi ini juga akan dirangkaikan dengan Sosialisasi dua produk aplikasi online Biro Hukum Setda Provinsi NTB. Aplikasi tersebut adalah e- Pra fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota dan aplikasi e-SIKEP (Sistem Informasi Keputusan).

Umi Rohmi sapaan akrabnya, berharap untuk bersama-sama bergerak mencapai satu tujuan, yaitu mewujudkan kerjasama jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi.

“Dua wadah (aplikasi) yang telah disiapkan dan sebentar lagi akan disosialisasikan kepada bapak dan Ibu merupakan sarana untuk mempercepat atau mendekatkan pelayanan dalam pembentukan produk hukum daerah,” terangnya

Dikatannya, selain mempercepat pelayanan dua aplikasi tersebut juga akan mengefektifkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta pendokumentasian guna terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas dan Impelementatif.

Dalam kesempatan tersebut, Rohmi juga menyampaikan perspektifnya pada tataran Impelementasi produk hukum di NTB.

“Kita juga melihat banyak sekali produk hukum kita yang belum diimplementasikan dengan baik. Terlihat kurang tajam dan greget. Saya rasa perlu kita cermati bersama kedepan, bagaimana sosialisasi dari produk hukum yang telah dikeluarkan. Sehingga masyarakat kita benar-benar melek dan paham aturan hukum yang sudah berlaku,” tuturnya

Ia berharap produk-produk hukum ini tidak saja menjadi tulisan di kertas, namun dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat.

“Masyarakat inginkan hal yang mudah dipahami dan ini jadi pekerjaan kita bersama agar pemahaman dapat sampai ke masyarakat sehingga tidak menjadi sia-sia,” cetus Rohmi

Sementara, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani mengatakan adapun latar belakang kegiatan ini adalah sebagai bagian dari tugas Pemerintah Provinsi yang merupakan pembina dari produk hukum Kabupaten dan kota.

“Sebagaimana diamanatkan Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” katanya

Rapat Koordinasi dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi NTB tahun 2019 ini menghadirkan narasumber dari KemenKumham dan Diskominfotik Provinsi.

Kegiatan dihadiri 85 peserta yang terdiri dari peserta asal seluruh bagian hukum pemerintah kab/kota dan OPD provinsi. Turut menghadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bq. Eva Nurcahyaningsih. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here