Pendamping PKH di Loteng Tersandung Hukum

Seorang Warga di Periksa Penyidik Polres Lombok Tengah.

METRONTB,LOMBOK TENGAH-Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin sudah berjalan sejak lama, program ini diturunkan oleh pemerintah pusat melalui Kemsos RI ternyata untuk keluarga miskin dan tidak mampu.

Namun dibalik program ini, ternyata masih adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Terbukti dengan banyaknya pendamping PKH yang dilaporkan oleh masyarakat.

Tidak lama ini salah satu pendamping PKH di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Abdul Gani  dilaporkan oleh Kelompok Pemuda Lombok Tengah karena terindikasi melakukan pemotongan uang PKH.

Selamet Riadi tokoh pemuda Lombok Tengah saat dimintai keterangan menyampaikan bahwa, pendamping tersebut mainnya sangat cantik. Permainan dilakukannya melalui ketua kelompok. Buku Rekening dan ATM penerima di pegang oleh pendamping hingga hingga sangat rentan terjadi pemotongan.

“Pendamping ini sudah lama melakukan hal serupa, bahkan dari tahun 2011, sejak iya menjadi pendamping hingga sekarang.  Namun baru sekarang ditemukan indikasinya melakukan pemotongan,”ujar Rebe Tokoh Pemuda Lombok Tengah ini.

Rebe menerangkan, puluhan pendamping lainnya bisa saja menyusul atas dasar laporan dari masyarakat. Karena ini menyangkut uang rakyat miskin Rebe menganggap sama halnya dengan pemotongan uang dana gempa yang tidak lama ini terjadi di Lombok.

“Ini menyangkut uang rakyat miskin, nantinya bisa saja pendamping lainnya tersangkut juga karena laporan dari masyarakat. Saya berharap para pendamping lebih hati-hati dan tidak melakukan hal itu,”harapnya.

Menurut Rebe pemotongan yang dia lakukan sudah hampir satu miliyar rupiah, dari sejak 2011 hingga sekarang. Itu berdasarkan laporan dari masyarakat.

“Kerugian sudah hampir mencapai satu miliyar rupiah, itu dari 2011 hingga srkatang, dan itu berdasarkan dari laporan masyatakat,”tutur Rebe.

Pemuda asal Bonder ini meminta pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengawasan terhadap pendamping-pendamping yang nakal ini. Rebe menilai pemerintah lemah dalam melakukan pengawasan.

“Saya harap Pemda yang membidangi soal ini untuk serius melakukan pengawasannya, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat miskin. Ini program pemerintah untuk rakyat miskin, harus serius biar tepat sasaran,”tegas Rebe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here