Gugatan Di Tolak, Puluhan Warga Loteng Akan Banding

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Puluhan warga Lombok Tengah yang mengklaim sebagai pemilik tanah di area Bandara Internasional Lombok (BIL) yang hingga kini pembayarannya belum dilunasi oleh pihak Angkasa Pura I akan melakukan upaya banding setelah gugatan dengan perkara nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Praya ditolak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah.

Puluhan warga yang berasal dari Desa Penujak Kecamatan Praya Barat dan Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ini mengaku bahwa sejumlah lahan yang saat ini dibangun sebagai bandara (BIL, red) belum dibayar oleh pihak Angkasa Pura I sejak tahun 1995 silam.

“Tanah kami seluas 7 hektar 10 are di kawasan BIL belum dibayar oleh Angkasa Pura I,” ungkap Lalu Ramli yang mengaku sebagai salah seorang pemilik lahan tersebut.

Hamdan, SH selaku kuasa hukum para pemilik lahan mengaku pihaknya telah melakukan gugatan pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Praya dengan Perkara nomor: 39/Pdt.G/2018/PN.Praya

“Kami telah melakukan gugatan tahun 2018 lalu di PN Praya dengan nomor Perkara : 39/Pdt.G/2018/PN Pry.,” ungkapnya.

Namun, Ia menyesalkan putusan majelis hakim PN Praya tertanggal 13 Februari 2018 itu yang dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Yang Mulia Bapak Asri, SH bahwa PN Praya menolak gugatan para penggugat atau pemilik lahan dengan pertimbangan hukum bahwa apabila terjadi perbedaan luas tanah antara hasil ukur BPN dan luas tanah yang tertera di SPPT atau pipil atau Buku Letter C maka yang jadi patokan atau yang di jadikan rujukan adalah hasil ukur BPN oleh karena itu karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya maka Gugatan Para Penggugat di Tolak.

“Keputusan majelis hakim tersebut dinilai sangat janggal dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum,” kata Hamdan

Pasalnya, menurut PP nomor 24 tahun 1997 pengganti PP nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, pengukuran melibatkan para pihak dalam hal ini pemilik tanah prinsipnya wajib untuk menentukan luas tanah, batas dan lokasi fisik tanah yang akan dilakukan ganti rugi/ jual beli. Sebagai salah satu dalil Gugatan Para Penggugat.

Sehingga sangat bertolak belakang dengan dasar putusan majelis hakim tersebut. Karena pada saat persidangan tergugat 7 (BPN loteng) tidak mampu menghadirkan saksi tentang adanya pengukuran melibatkan pemilik tanah asal pada saat pembebasan tanah yang saat ini menjadi lokasi bandara (BIL) itu.

“Bahwa ditolaknya gugatan para penggugat menurut pertimbangan majelis hakim adalah karena para penggugat tidak mampu membuktikan pengukuran BPN Lombok Tengah tanpa melibatkan pemilik tanah atau Para Penggugat sebagai pemilik 26 bidang tanah pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN Lombok Tengah sehingga gugatan para Penggugat ditolak, dan hal ini tanpa mempertimbangkan 19 orang saksi yang mendukung dalil para penggugat bahwa ke 19 saksi tersebut mengatakan tidak ada pengukuran atau BPN pada saat melakukan pengukuran tidak melibatkan pemilik tanah,” terang Hamdan.

Disamping itu, menurutnya, majelis hakim tidak mempertibangkan bukti hasil temuan pemilik lahan (Lalu Ramli dkk) sebagai anggota investigasi Tim I Bentukan Bupati Lombok Tengah terhadap catatan staf BPN kabupaten Lombok Tengah atas Nama H. Muhlis bahwa ada perbedaan luas tanah dan luas tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah Disamping itu Tergugat 7 (BPN) tidak mampu menghadirkan saksi untuk membuktikan telah terjadi pengukuran oleh BPN tanpa melibatkan Pemilik tanah atau Para Penggugat pada saat BPN Lombok Tengah melakukan Pengukuran terhadap tanah tanah milik dari Para Penggugat.

“Putusan ini sangat janggal dan tidak memihak kepada masyarakat,” cetusnya

Selain itu, KPK juga berpedoman pada Surat tindak lanjut dari Komnas HAM, perihal yg intinya menyatakan meminta PEMDA Lombok Tengah dan PT. Angkasa Pura I untuk duduk bersama menyelesaikan Pembayaran Sisa Tanah Masyarakat yang belum dibayar., pada saat persidangan, KPK untuk menguji dalil gugatan Penggugat dan Surat Tindak Lanjut KOMNAS HAM, KPK menghadirkan 2 orang saksi Fakta dan 1 orang saksi Ahli dibidang hukum Perdata yaitu Prof, Dr, H. Zainal Asikin, SH. SU., dan untuk mengetahui ternyata dari keterangannya yg disampaikan oleh Ahli dan saksi- saksi fakta dan saksi ahli mendukung dalil gugatan dari penggugat.

Pada saat KPK hadir dipersidangan beberapa kali KPK melakukan perekaman. Apabila Presiden ingin melihat jalannya persidangan bisa rekaman tsb diminta ke KPK

Untuk itu pihaknya akan melakukan upaya banding dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa menjembatani persoalan polemik lahan milik masyarakat di kawasan bandara (BIL, red) yang belum dibayar agar segera dibayar oleh pihak Angkasa Pura I.

“Pak Presiden tolong bantu kami agar tanah kami segera dibayar, sudah 23 tahun kami menuntut hak kami hingga saat ini tidak mendapat kepastian. Kalau bukan kepada Bapak Presiden kemana lagi kami akan menuntut keadilan di negeri ini?,” ratap Lalu Ramli. belum dibayar agar segera dibayar oleh pihak Angkasa Pura I.

“Pak Presiden tolong bantu kami agar tanah kami segera dibayar, sudah 23 tahun kami menuntut hak kami hingga saat ini tidak mendapat kepastian. Kalau bukan kepada Bapak Presiden kemana lagi kami akan menuntut keadilan di negeri ini?,” ratap Lalu Ramli. (Red)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here