“TANAH LELANG PEMDA KABUPATEN BIMABENIH KONFIK”

Oleh : Chery Malingi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Jurusan Sosiologi

EXTRA HOT IKLAN

OPINI – Konfergensi etis hak keadilan atas pembagian “TanahLelangpemerintah kabupaten bima”kepihak masyarakat untuk menggarapnya, hari-hari ini cukup mengabil perhatian publik lebih khusnya tanahsekian hektar yang ada di Kecamatan Sape.Indikasi pembagian tersebut jauh dari pada yang diamanatkan oleh konstitusi. Dalam hal itu penulis mengajak pada semua pihak untuk berkontemplasi sejenak dengan suasana itu, perlahan pasti tercium aroma konflik yang mendekat bersumber dari persoalan tanah.

MEDIUM IKLAN

Sebagai tesis awal penulis terhadap soal itu adalah; pertama, realisme dari teknikpemerintah kabupaten bima dalam mendistribusikannya.Kedua,penertiban jumlah tanah milik pemerintah, dantanah milik pribadi masyarakat, yang belum memiliki legitimasi secara hukum (seterfikat).Dasar dari keurgensian hal tersebut bahwa keberadaan tanah bagi keberlangsungan hidup hajat masyarakat Kabupaten Bima umumnya tergolong kebutuhan pokok lebih-lebihmasyarakat Sape yang notabenenya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.Gusto itu bisa mengakibatkan gustasi darah untuk mempertahankannya. Untuk itu membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Bima, sekaligus galantripemerintah kabupaten bima guna menjaga mental publik terhadap efek sikologis yang muncul akibat masalah konfik perebutan tanah.

LOW HOT IKLAN

Salah satu contoh realisnya tentang keberadaan “Tanahlelang pemerintah Kabupaten Bima” di So La Mba’iyang dikelolah oleh kelompok tertentu terjadi perebutan. Dua kelompok masyarakat pelelang tersebut yaitu; kelompok masyarakat desa Sangiang dan desa Rasa Bou, yangdi mana masing-masing kelompokdua desa mengkalaim telah membayar, dengan barang bukti resinksurat bank atas penyetoran sekian nominal uang yang dikirim ke rekning pemerintah daerah.

Sehingga kejadian itupun berakhir dengan suasana tegang yang terjadi tepat pada bulan Januari  Tahun 2017 kemarin. Kedua belah pihak bertemu di lokasi tanah yang di lelang masing-masing membawah senjata tajam dan dua kali terdengar suara letusan saling baku tembak jarak jauh. Meskipun persoalan itu tidak jatuh korban namun persoalan tersebut cukup luar biasa memberikan taurama yang mendalam bagi masyarakat umum, lebih-lebih masyarakat antara kedua belah pihak (desa Sangian dan Rasa Bou).

Kejadian sekitar tahun 2010 yang lalu atas pengkalaiman hak milik tanah yang ada di watasan desa Naru Barat oleh keturunaan “Ompu Me’e” yang dulunya sempat menggegerkan masyarakat Kecamatan Sape, hilang begitu saja yang sampai hari ini sama sekali tidak ketahui kelanjutannya oleh publik. Artinya potensi konflik tentang persoalan tanah bisa terjadi kapan saja tanpa diketahui ujung pangkalanya baik penyelesaian oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, maupun disikapi secara hukum dan tegas oleh pemerintah Kabupaten Bima, yang memiliki tanggung jawab penuh atas persoalan.Kejadian itu tidak ada satupun media yang meliputnya sehingga persoalan itu tidak naik kepermukaan sebagai bahan pertimbangan bagi kalangan umum.

Sikap antipati pemerintah Kabupaten Bima terhadap segregasi potensi konflik “Tanah”seakan suasana itu sengaja dibuat, publikpunmenilai semacam hal itu terjadikonfrotasi besar-besaran padahal kalau diperiksa secara bersama, di dalamnya hanya persoalan teknik yang sumbernya dari kecerobohan tindakan oknum yang mencari untung atas persoalan itu.  Maka kewajiban bagi pemerintah Kabupaten Bima harus cepat-cepat menemukan rumusan jitu sebagai jawaban otentik penyelenggara struktur publik, untuk menghalau timbulnya konflik dikemudian hari.

Distingsi persoalan antara “tanah lelang pemerintah” dan “minat masyarakat” dalam hal untuk mengelolahnya atas kebutuhan ekonomi, mengalami degradasi moral dalam etos kerja pemerintah Kabupaten Bima. Sehingga membuka ruang bagi para provokator untuk mengaduh domba antara kelompok masyarakat sebagai pelelang dengan pihak pemerintah Kabupaten Bima dan mengarah pada krisis kepercayaan masyarakat yang akhirnya berakibatkankonflik horizontal, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik vertikal kalau diselipkan pada masyarakat kabupaten dan kota bima yang memiliki sosial-kultur yang minim akan vilterisasi informasi.

Pemerintah Kabupaten Bima harus bisa menarik garis demarkasi dari persoalan itu dalam bentuk rumusan masalah yang mesti dijawab.Paling tidak dikaji secara bersama-samauntuk menjaga keberlansungan hidup masyarakat pada umumnya dan nilai plus pemerintah dalam menjaga martabat dimata masyarakat, lebih-lebih masyarakat kecamatan sape yang memiliki invilterasi budaya yang cukup tinggi terhadap pengaruh informasi yang masuk sebagai dasar persoalan untuk melawan. Jika hal itu dilihat akibat negatifnya antara lain:

  1. Apakah konten sosial yang terjadi jika di dalam kultur masyarakat yang minim pengetahuan tiba-tiba tanah milik pribadi dilelang oleh pemerintah karna tidak memliki seterfikat, Atau tanah yang dilelang diambil oleh orang yang juga mengakau ikut lelang atas tanah itu tampa diketahui?

Hipotesis sementara penulis dari persoalan itu pasti masyarakat lebih mendahulukan untuk bertindak membelakangi akal sehat dalam menyelasaikannya. Artinya tampa memilih langkah rasional dengan langkah-langkah hukum positif.

  1. Bagaimanakah “Tanahdilelang pemerintah Kabupaten Bima bisa menjadi akar konflik sosial?

Dalam poin pertanyaan ini penulis akan mencoba untuk mengimplikasikannya dalam satu jawaban yang bisa saja akan terjadi kapanpun, dengan analisis kerangka konflik, yang mengacu pada  realita. Konflik berkecamauk karna ada satu peristiwa misalanya; Perkelahian, Pembunuhan, Sengketah tanah, Perebutan kekuasaan, dan lain-lain. Dalam pendekatan eskatologi konflik inilah yang disebut dengan pemicu konflik.

Pemicu konflik bisa di lihat dari “Pristiwa” dan “Akibatnya”, tetapi ada faktor lain yang mendasar yaitu “Akar Konflik” akar konflik biasanya tidak terlihat di atas permukaan, akar konflik ini bisa bersumber dari ketidak Adilan, Diskriminasi, Korupsi dan lain-lain. Selama akar ini masih ada maka konflik sulit dipadamkan.Akar konflik ini seperti ranting-ranting pohon kering jika ada pemicu maka dengan mudah terbakar, ketika ranting terbakar dan api merembet karna tertiup oleh angin hingga terjadi kebakaran hutang yang luas. Agin itu yang disebut dengan “Akselerator konflik”.

Akselerator konflik bisa memakai berupa isu; Agama, Rasis, Suku dan lain-lain.Perihal itu bisa disebut dengan faktor konflik selain itu konflik berlangsung karna ada “Aktor” yang terdiri dari “Provokator” yaitu aktor-aktor utama yang terlibat dalam konflik, aktor ini kadangkala memiliki analogi abnormal yang biasanya disebarkan memalaui informasi bersifatdistortif. Informasi inipun mempengaruhi kelompok kedua yaitu “Kelompok Rentan” Kelompok ini tidak terlibat langsung dalam konflik tetapi, mereka akhirnya akan ikut terlibat dalam konflik.

Ketiga “Kelompok Fungsional” yaitu kelompok yang tanggung jawab utamanya menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik. Aktor fungsional ini berperan sebagai pemadam kebakaran, jika aktor fungsional ini gagal atau terlambat memadamkan api-api kecil maka provokator akan merembet kekelomopok rentan maka konfik makin meluas.Konflik akan mengalami fase-fase tersendiri yaitu; Ketegangan, Kekerasa, Jatuhnya Korban dan Meluasnya Konflik. Inilah yang disebut dengan “fase eskalasi” ketika konflik mulai diatasi maka akan tenjadi Perundingan, Perdamaian, itulah yang disebut dengan “fase deeskalasi”.

Kilas balik dari persolan “Tanah lelang pemerintah” maupun milik “pribadi masyarakatKecamatan Sape“ yang masih jauh daripanggang bara api sosial untuk ditangani bisa berda pada posisi “fase eskalasi” yaitu ketegangan, dengan berbagai peristiwa yang terjadi diberbagai kecamatan, dan persoalan ini bisa saja berlangsung ketingkat berikutbiladimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu. Entah itu bersumber dari masyarakat awan, Mahasiswa, lawan partai politik dan pegawai-pegawai yang tidak senang karna di mutasi. Penulis melihat persoalan tersebut dengan serius sebagai sumbuh basah yang berpotensi membakar masyarakat Bima, apalagi diupankan pada masyarakatyang berekonomi rendah (miskin) bisa-bisa membuat genting suasana masyarakat Kabupaten Bima, Kota Bima jika tidak ditangani dengan baik.

Penulis sebagai putra asli yang lahir dari rahim orang bimaberharap pada semua stakeholder dan para pemangku jabatan publik, PEMDA Kabupaten Bima. DINAS BPM-Des Kabupaten Bima, DINAS BPN Kabupaten Bima, agar sekiranya melihat dan menangani persoalan tersebut secara serius sebagai langkah pencegahan dini terhadap distorsi konflik dan kekerasan sosial atas  “tanahlelang pemerintah” maupun milik pribadi masyarakat.

SARAN PENULIS,

Konflik itu seperti kebakaran jika tidak segera dipadamkan maka akan terus merembet. Untuk memadamkannya perlu kerja sama antara pemangku kepentingan yang terdiri dari; Kelompok POLISIAN, MILITER, partisipasi dari Tokoh Masyarakat (TOMA), Tokoh Agama (TOGA), Tokoh Adat (TODA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Peneliti (AKADEMISI) dan Media Massa.

Kelompok-kelompok ini harus membagi tugas, Kelompok Kepolisian, dan Militer, bertugas memadamkan titik api, atau menghentikan kekerasan dengan menegakkan keamanan. Toga, Toma dan Toda bertugas bersama agar api tidak menyebar dalam memberikan pengertian pada masyarakat, dengan pendekatan agama dan budaya. LSM dan Kelompok Peneliti (Akademisi) membantu memetakan api agar tidak menyebar. Media bertugas menghalau angin informasi yang negatif dengan informasi yang menyejukkan.

Dalam persoalan tersebut tugas para pemangku kepentingan tidak berhenti karna, konflik berhenti sampai sumber konflik atau akar konflik belum terselesaikan, dalam hal ini kemauan politik penguasa menjadi penentu dalam mengatasi konflik sampai tuntas.Selain itu semua pihak harus menegakan produk-produk hukum, seperti undang-undang yang mencegah konflik terjadi dalam konteks Indonesia UU No 7 Tahun 2012.Yaitu undang-undang penanganan konflik sosial, dan Insruksi Presiden No 1 Tahun 2004 tentang gangguan keamanan dalam Negeri.Serta keputusan-keputusan mentri yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelamatan sumberdaya.

Upaya itu adalah langkah untuk mencegah konflik yang akan mendatang maka pemerintah Kabupaten Bima diperlukan kecermatan dalam mendeteksi konflik sejak dini selama ini upaya penyelesaian konflik ibratnya seperti pemadam kebakaran yang tiba di lokasi ketika kebakaran itu sudah menghanguskan sutu wilayah yang selaluh terlambat. Maka dengan cara pandang yang baru dalam melihat konflik agar semua pihak lebih proaktif dalam menyelesaikan konflik dan melakukan antisipasi-antisipasi guna mencegah konflik sejak awal.

Terimakasih…

“Kebebasan itu bukan hadiah dari Negara, tetapi hak setiap orang yang diusahakan setiap hari oleh setiap orang dengan cara sendiri dan usaha bersama”. Albert Camus =Kebebasan

#SAVE BIMA RAMAH#

Comments

comments