“KEKUASAAN POLITIK vs CIVITAS AKADEMIKA”

Oleh : Chery Malingi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

EXTRA HOT IKLAN

OPINI – Diskursus tentang kekuasaan merupakan satu hal menarik yang tidak pernah selesai dibahas. Hal ini telah dimulai semenjak era Yunani kuno dan terus berlangsung sampai zaman ini. Para filsuf klasik pada umumnya mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan. Para pemikir religius menghubungkan kekuasan itu dengan Tuhan.

MEDIUM IKLAN

Kekuasaan politik hanya sebagai alat untuk mengabdi tujuan negara yang dianggap agung dan mulia, yaitu kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan yang berlandaskan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam sudut pandang definisi ini para aktor-aktor yang memiliki hasrat untuk berkuasapun tidak segan-segan menurunkan konsep-konsep langit untuk diedarkan di bumi guna mencari semacam kekaguman dari masyarakat umum (civil society) yang dibalut dengan muka belas kasih yang dilegitimasi dengan retorika publik demi kalkulasi politik.

LOW HOT IKLAN

Atmofer kekuasaan politik Kabupaten, Kota Bima hari-hari ini cukup jauh dari panggangan bara api sosial yang menjanjikan kemakmuran, keadilan.Kebulatan kalimat filosofis yang tertuang dalam selogan “Tohora Ndai Sura Dou Labo Dana” yang mencirikan indentitas asli orang bima (Dou Mbojo) tidak cukup dicairkan dengan konsep politik praktis. Kedalaman dari makna kalimat itu memiliki etis nilai humanis antara interaksi sosiologis pemimpin dengan orang yang dipimpin.

Kalaupun nilai dari kalimat itu diejewantahkan lebih rasionalakan berguna secara kritis untuk menfilterisasi siapa-pun yang memiliki hasrat untuk memimpin masyarakat bima, entah itu untuk pemimpin Kabupaten, Kota Bima, sebab kata bima ini mencakup dua wilayah yang berbeda administrasitetapi masih dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh secara kultur. Secara kasar tidak bisa dinafikan dalam perspektif penulis bahwa masyarakat kota adalah individu-individu liar yang berasal dari gunung kabupaten yang emigrasi untuk mencari kerja dan menetap. Itulah indentitas masyarakat kota.

Melihat kekuasaan politik sebagai atribusi, kapasitas, ataupun modal yang dimiliki atau digenggam seseorang kekuasan politik untuk mencapai tujuan tertentu. Persoalannya, praktik penundukan biasanya dilakukan dengan cara-cara yang tidak akan mudah ditangkap jika hanya menyelidiki pada sumber penundukan yang berasal dari kekuasaan atributif. Bentuk-bentuk penundukan sebagai wujud praktik kekuasaan jauh lebih kompleks dan rumit.

Cara-cara negatif dan kasat mata tidak akan membuat dominasi menjadi mapan dan bertahan. Tetapi dengan memanipulasi keinginan-keinginan, ideologi, dan hasrat sulit dapat membangkitkan rasa mawas diri seseorang, sehingga penundukan dan eksploitasi terasa sebagai kenikmatan dan candu.Tidak heran bahwa yang menguasai kekuasaan politik Kabupaten, Kota Bima adalah seputar pada dua tiga orang dan keluarga-keluarga mereka itu saja.

Teknik yang lebih canggih bahkan telah meniadakan keberadaan aktor dominan dengan aktor yang didominasi karena praktik penundukan terjadi dalam relasi strategis yang kompleks. Tidak ada dominasi. Pemenjaraan atas kehendak dan kebebasan pun nihil. Namun, justru melalui kebebasan praktik-praktik sosial dapat melanggengkan eksploitasi dan penundukan diri. Praktik kekuasaan ini tidak kasat mata dan hampir mustahil dapat tertangkap melalui kacamata teori kekuasaan politik yang umum digunakan dalam kamus bahasa politik.

Sebab kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhinya. Menurut Foucault, “Kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi”.

Artinya di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.

Diskursus ilmu pengetahuan yang hendak menemukan yang benar dan yang palsu pada dasarnya dimotori oleh kehendak untuk berkuasa. Ilmu pengetahuan dilaksanakan untuk menetapkan apa yang benar dan mengeliminasi apa yang dipandang palsu. Di sini menjadi jelas bahwa kehendak untuk kebenaran adalah ungkapan dari kehendak untuk berkuasa. Tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Dan diruang semacam itu selalu terjadi korelasi yaitu pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan.

Penjelasan ilmiah yang satu berusaha menguasai dengan menyingkirkan penjelasan ilmu yang lain. Selain itu, ilmu pengetahuan yang terwujud dalam teknologi gampang digunakan untuk memaksakan sesuatu kepada masyarakat. Karena dalam zaman teknologi tinggi pun sebenarnya tetap ada pemaksanaan, maka tidak dapat berbicara tentang kemajuan peradaban. Yang terjadi hanyalah pergeseran instrumen yang dipakai untuk memaksa.

Untuk menghalau anomali etis kekuasaan politik, penulis melihat ukuran sejauh mana kedalaman akan kesungguhan para aktor-aktor kuasa politik dalam hal memparalelkan konsep visi misi realisasinya dilapangan tekniknya adalah dengan memberika kesempatan pada civitas akdemika untuk menguji proposal para caleg yang dikonsepkannya dalam membangun masyarakat yang menjadi tuannya.

Yaitu ada pada dasar  dari tujuan tridarma perguruan tinggi;  poin ketiga “pengabdian” yang selama ini kelanjutan dari itu cukup terbatas selesai studi dalam strata pendidikan langsung dihadapkan untuk mengajar. Penulis dalam porsi keilmuan yang minim kebiasaan itu harus cepat-cepat keluar dari pada hal yang demikian. Karna memang kata pengabdian itu sendiri tidak sampai disitu saja bahkan kata pengabdian itu sampai kita tidak lagi ada di dunia ini. Keyakinan penulis setiap kabupaten, kota yang ada di indonesia umum dan Kabupaten, Kota Bima khususnya pasti terdapat institut, perguruan tinggi maupun universitas. Konsentrasi ketajaman, kedalaman analisa untuk pengujian atas hasrat kekuasan politik harus diretas semaksimal mukin. Yang kemudian dibulati dalam satu rumusan naska yang akan di uji dalam ruang kelas civitas akademik untuk diperdebatkan kebenaran dan kekosistensinya dalam mendistribusikan keadalilan untuk masyarakat umum.

Output dari kegiatan itu untungnya bagi para aktor-aktor kekuasaan politik adalah ada pada bentuk sosialisasi yang berupa kempanye dua arah;yang pertama di kaum civitas akademik, kedua pada kaum awam. Dari kaum civitas akademik para kekuasaan politik atau caleg yang suara didalam lingkungan civitas akademika yang tadinya akan di ederkan keluar pada masyarakat awam bahwa yang pantas dan yang bisa didukung adalah proposal pembangunan caleg yang bertahan dan yang siap membuktikan kekonsistenannya dalam memakmurkan layak umum.

Dari padayang terjadi selama ini penulis mengamati dari sekian kegiatan para kekuasaan politik untuk mensosialisasikannya hanya bersifat satu arah yaitu pada kaum awam atau masyarakat biasa. Itupun aktor-aktor kekuasaan politik berkempanye cukup dan selesai dengan cara menyediakan panggung dan artis-artis dangdut untuk memeriahkanya tanpa ada uji coba penjabaran dari konsep pembangunan yang diuraikan dalam visi misi lima tahun untuk memimpin.

Kempanye dua arah yang dimaksud oleh penulis itu adalah bentuk dari keberlanjutan dari kata; pembelajaran, penelitian, dan pengabdian yang memang tugas dan kewajiban dari civitas akademik sebagai langkah teknik untuk mengkal janji-janji bohong para kekuasaan politik caleg yang gugup dan gagap dalam melayani kebutuhan tuannya yaitu masyarakat pada umumnya.

Sekian, BIMA BERBENAH Terima kasih.

“Wilayah tidak lagi mendahului peta, tidak juga mempertahankannya. Mulai kini, adalah peta yang mendahului wilayah”. Jean Baudrrilard.

Comments

comments