DEMOKRASI DAN IDEOLOGI PANCASILA

Oleh : Sahrul Ramadhan, Ketua Umum HMM-Mataram, sekaligus Sekertaris LMND Komisariat UNRAM

EXTRA HOT IKLAN

OPINI – Tulisan ini bukan terlahir dalam udara hampa, bukan pula karya imajinasi yang keluar dari ide-ide atau gagasan-gagasan tanpa ada dasarnya. Tapi tulisan ini hadir atas dasar realitas sosial kekinian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atas desakan kondisi percaturan politik indonesia kekinian.

MEDIUM IKLAN

Di era reformasi dan perkembangan bangsa ini, pada tataran teknis kehidupan berbangsa dan bernegara sudah seharusnya konsep demokrasi yang kini menjadi grand tema dunia tetap memegang nilai-nilai konstitusi yang berlaku di negara. Tak terkecuali di Indonesia, substansi Pancasila dan UUD 1945 tentunya sudah menjadi acuan dan pegangan dalam mengendalikan arah perjalanan bangsa ini. Gamaimanapun juga, substansi Pancasila dan UUD 1945 telah mengandung banyak rangkuman karakter perjalanan untuk bangsa ini dan menjadi pijakan bagi pemimpin dan elite bangsa ini. Namun dalam kondisi kekinian yang di tandai dengan nilai perubahan yang begitu cepat, gambaran kebebasan yang menjadikan identitas demokrasi telah memberikan warna multitafsir dan persepsi yang berujung pada polemik di tengah-tengah kehidupan bangsa. Apakah persepsi dan penafsiran demokrasi  yang berkembang di indonesia saat ini memang sejalan dengan substansi Pancasila dan UUD 1945 atau malah sebaliknya, menyimpang dari substansi Pancasila dan UUD 1945? Pandangan ini tetap harus diperhatikan sebagai muhasabah yang korektif produktif untuk meningkatkan bangsa ini, karena bagaimanapun juga bangsa ini masih terpuruk, masih lambat untuk menunjukkan dirinya sebagai sebuah bangsa besar yang maju, kuat, dan berwibawa. Jangan sampai tafsiran-tafsiran demokrasi yang tertanam selama ini meninggalkan akar nilai-nilai ideologi yang seharusnya dipegang bangsa ini. Jangan sampai para pemimpin dan elite bangsa ini utamanya, merasa inferior untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 di alam demokrasi.

LOW HOT IKLAN

Dalam pandangan saya ada beberapa catatan politik yang selama ini dijalankan harus mendapatkan renungan bahkan koreksi, sehingga memerlukan perubahan yang revolusioner. Ada sistem yang revolusioner tersebut adalah :

Pancasila

Kondisi partai politik di Indonesia, yang saat ini sudah jauh melenceng dan menghianati apa yang di cita-citakan dalam undang-undang partai politik, dan tidak sesuai dengan cita-cita rakyat indonesia dalam mekanisme berbangsa dan bernegara sebagai yang tersurat dalam sila ke-4 (empat) Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan”. Sekarang partai politik hanya dijadikan alat kendaraan politik untuk memperoleh kekuasaan menjadi Kepala Daerah/Kepala Negara, DPRD Kabupaten/Kota maupun DPR RI dengan cara-cara yang mengesankan feodalisme, oligarki, dan politik transaksional yang sudah tentu bertentangan dengan sila ke 4 (empat) tersebut.

Di saat pragmatisme dan hedonisme menjangkiti partai politik di Indonesia, banyak partai politik melakukan pengrekrutan calon legislatif atau wakil rakyat yang tidak memiliki kualitas, visi dan kemampuan menjalankan sistem ketatanegaraan yang baik dan proposional, sehingga partai politik yang menang pada pemilu legislatif, akhirnya hanya melahirkan wakil rakyat yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki negara/daerah. Produk undang-undang yang dihasilkan tidak komprensif dan hanya mementingkan golongan tertentu dan tidak memihak kepada kepentingan rakyat semaata. Di sisi lain, kepentingan pihak asing tampak sekali mendominasi lahirnya beberapa undang-undang, misalnya UU Migas, Undang-undang penanaman modal asing (UUPA). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pihak yang melakukan judicial review sehingga UU tersebut harus di revisi atau dibatalkan menjadi UU.

Dalam hal lainnya jika melihat peta Pilkada di berbagai daerah dengan jumlah penduduk besar seperti propinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,atau Jawa Barat, maka hasil yang diperoleh dari masing-masing wilayah tersebut mempunyai kesimpulan yang sama, bahwa pemenangnya adalah GolPut (dilihat dari persentase pemilih). Peresentase golput jauh lebih besar dari pada para kepala daerah yang dicalonkan, bahkan sekalipun dalam pemilihan presiden, kecendrungan golput itu tinggi sekali.

Ini membuktikan bahwa kejunuhan masyarakat kepada partai politik telah memuncak, rakyat telah apatis terhadap partai politik. Janji-janji para juru kampanye partai yang selalu diucapkan dalam setiap panggung hanyalah kebohongan yang dikemas sehalus mungkin dalam rangka meraih kekuasaan. Namun setelah kekuasaan itu diperoleh, rakyat tetap saja sengsara, janji hanyalah tinggal janji. Seharusnya mereka menyadiri bahwa kalau berbicara bohong, jika berjanji diingkari, dan diberi amanat lalu berkhianat, maka itulah ciri-ciri orang yang munafik. Oleh karena itu, kesadaran nasional perlu dibangkitkan. Sungguh mengerikan dan membahayakan bagi Republik Indonesia, di tengah kubangan kemiskinan dan kebodohan rakyat yang masih signifikan, pejabat-pejabat negara banyak didominasi oleh partai politik dengan perilaku yang munafik tersebut. Kondisi objektif ini haruslah diakhiri, dengan cara yang elegan dan konstitusional, yaitu dengan melakukan gerakan revolusi fungsional sesuai kapasitas dan otoritas yang di miliki masing-masing.

Kekhawtiran pun mulai muncul dalam benak kita bagaimana jika dalam Pilgub NTB, pemimpin yang terpilih tidak lebih besar perentase pemilihnya dari pada yang tidak memilih. Akhirnya yang terjadi adalah pemenang Pilgub NTB tidak memiliki legitimasi yang berarti dan tidak memperoleh kedaulatan yang cukup dari seluruh masyarakat NTB. Semestinya pemanang Pilgub NTB minimal memperoleh 2/3 suara dari jumlah masyarakat NTB. Dapat diprediksi, dengan hasil suara minim tersebut, stabilitas akan kembali bergejolak.

Di sisi lain, jika proses Pilgub NTB berlangsung dalam dua putaran, sudah pasti anggaran pengeluaran pun bertambah. Sebagai contoh, salah satu daerah yang baru saja melakukan pemilihan gubernur (pilgub), yaitu DKI Jakarta, dalam pilgubnya 2016 harus melakukan dua putaran, maka kurang lebih dana yang dibutuhkan 120 miliyar. Pertanyaannya, bagaimana bila terjadi hal yang serupa dengan DKI Jakarta ? berapa banyak uang negara yang didapatkan dari pajak yang diambil dari rakyat lalu dihamburkan hanya untuk mendapatkan seorang pemimpin daerah. Segitu mahalnya cost politik dalam sebuah negara demokrasi ? apakah setelah membeli dengan harga yang sangat mahal, NTB akan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat ? segala apapun permasalahan tersebut sebelumnya dapat disimpulkan bahwa meningkatnya golput menandakan bahwa masyarakat butuh angin segar dalam perpolitikan. Masyarakat butuh figur alternatif yang muncul bukan karena konspirasi elite partai. Maka untuk kondisi sekarang ini, calon independen sangatlah tepat diikutsertakan dalam pemilu gubernur NTB sebagai solusi untuk merangkul golongan masyarakat yang semakin apatis terhadap parpol (golput). Dengan demikian, siapapun pemimpin yang terpilih merupakan hasil dari suatu kompetisi yang fair dan benar-benar demokratis sehingga legitimasi yang didapatkan masyarakat bersifat penuh.

Keikutsertaan calon independen diyakini agar para elite parpol kembali mengevaluasi diri, apakah parpol sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan Undang-undang, atau calon independen tersebut menjadi kanalisasi dari suatu aspirasi orang-orang yang tidak mengatasnamakan partai, maupun dari masyarakat yang pernah kecewa dengan partainya terdahulu. Semestinya mekanisme suara independen juga merupakan satu pilihan demokrasi yang hakiki dimana tidak harus melalui partai politik untuk tampil menjadi pemimpin. Mekanisme ini akan mengurangi tingkat korupsi yang seringkali disebabkan adanya keharusan setoran-setoran yang wajib diberikan oleh kader parpol yang terpilih dalam pilkada maupu pemilu legislatif dan eksekitif beserta jajaran kabinet kepada partai politik pengusungnya.

Arti sejati Demokrasi adalah “Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” itulah cerminan dari calon independen yang memamng diusung dari rakyat, dipilih Oleh Rakyat dan mengabdi UNTUK RAKYAT. Bukan seperti yang diartikan dan diterapkan selama ini adalah “DARI PARPOL, OLEH RAKYAT, UNTUK PARPOL”. Maksudnya, diusung DARI PARPOL, kemudian disajikan dan dipilih OLEH RAKYAT, dan mengabdi UNTUK KEPENTINGAN PARPOL DAN KELOMPOK ATAU GOLONGANNYA. “VOX POPULI VOX DEI” yang artinya “Suara rakyat adalah suara Tuhan” atau dengan kata lain “Manipulasi Suara Rakyat Sama Dengan Berkhianat Pada Tuhan”. Jadi kehadiran suara independen seyogyanya diterima oleh semua pihak, jika semau pihak tersebut sangat mengerti substansi dalam berdemokrasi.

Semoga saja.!!!!

Comments

comments