Amin : Pengawasan Sangat Diperlukan Untuk Pemerintah Bebas Korupsi

EXTRA HOT IKLAN

MATARAM, MetroNTB.com – Wakil Gubenur NTB, H Muh Amin mengatakan bahwa pengawasan sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, transparan, serta bersih dari praktik-praktik korupsi.

MEDIUM IKLAN

Dijelaskannya bahwa kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018, diarahkan pada sinergi pengawasan dan peningkatan penjaminan mutu penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LOW HOT IKLAN

“Serta peningkatan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.
Karena itu, saya mengingatkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus memiliki target,” katanya saat membuka Rakorwasda, Rabu (6/12/2017)

“Lakukan sinergitas untuk pencegahan karena bukan penindakan yang diutamakan melainkan pencegahannya yang harus kita pikirkan bersama,” imbuhnya

Sementara, Plt. Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih menegaskan bahwa esensi Rakorwasda bukanlah sekedar bertemu muka.

“Tetapi harus ada integrasi dan pemaduan seluruh sumber daya pengawasan yang ada, dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah yang  baik dan efektif,” tegasnya

Ia juga menjelaskan empat penekanan dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menjadi konsen presiden, untuk dijabarkan dengan baik oleh APIP dan Inspektorat di daerah.

“Aparat pengawas internal pemerintah menduduki posisi kunci dalam menentukan pengaduan masyarakat yang berindikasi pidana atau administrasi. Termasuk peran Inspektorat daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan terhadap desa,” ujarnya.

Saat yang sama, Kepala Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim mengatakan dalam Rakorwasda ini nantinya akan dijelaskan tentang PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Disampaikan pula bahwa diakhir acara akan ada penandatanganan nota kesepahaman antara Mendagri, Kajagung dan Kapolri terkait penanganan laporan dan pengaduan masyarakat,” pungkasnya

Comments

comments